Pemusnahan Rokok Ilegal, Bea Cukai Tanjungpandan Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp29,1 Juta

Tanjung Pandan, 04/12 (ANTARA) - Kantor Pengawasan-Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memusnahkan sebanyak 20.720 batang rokok ilegal dengan cara dibakar.

Kepala KPPBC TMP C Tanjungpandan, Isnu Irwantoro di Tanjungpandan, Rabu mengatakan rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan periode November 2023 sampai September 2024.

"Barang-barang yang dimusnahkan ini adalah barang yang dikategorikan sebagai barang yang dilarang dan dibatasi, telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan," katanya.

Menurut dia, selain memusnahkan ribuan batang rokok ilegal, Bea Cukai Tanjungpandan juga memusnahkan sebanyak 10 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) hasil penindakan.

Ia mengatakan, Bea Cukai Tanjungpandan sebelumnya telah melakukan kegiatan pengawasan secara rutin meliputi operasi pasar, patroli laut, dan patroli darat serta kegiatan pengawasan lainnya di beberapa titik wilayah pengawasan kantor Bea Cukai Tanjungpandan.

Kegiatan tersebut merupakan operasi pasar bertajuk "Gempur Rokok Ilegal dan MMEA Ilegal".

Baca Juga

KPK Sita Satu Mobil dan Uang Lebih dari Rp 1 Miliar Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bea Cukai

"Kami melakukan penindakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau dan MMEA yang menggunakan pita cukai bekas, pita cukai palsu, pita cukai bukan peruntukannya maupun tanpa dilekati pita cukai yang melanggar ketentuan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007," ujarnya.

Dikatakan dia, kerugian negara dari barang yang dimusnahkan itu mencapai Rp29,1 juta dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp16,47 juta.

"Pemusnahan barang milik negara ini dilakukan dengan cara dibakar atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi," katanya.

Isnu Iswantoro menambahkan, pemusnahan ini merupakan bentuk sinergisitas dengan aparat penegak hukum di wilayah Pulau Belitung dan juga wujud dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) khususnya Bea Cukai Tanjungpandan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta industri dalam negeri yang mematuhi ketentuan pemerintah.

Dia berharap kegiatan pengawasan yang dilakukan ini dapat menciptakan daya saing yang seimbang antara pelaku usaha dan sebagai bentuk apresiasi sekaligus wujud transparansi pengelolaan barang hasil penindakan pada kantor bea cukai Tanjungpandan.

"Sehingga meningkatkan sinergi antar instansi dalam upaya melindungi masyarakat dan mengamankan hak-hak penerimaan negara," ujarnya.