"Paslon 2 Edy-Hasan Dorong Pemekaran Kepulauan Nias Jadi Provinsi Baru

Medan, 14/11 (ANTARA) - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri mendorong wacana pemekaran Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru jika terpilih di Pilkada 2024.

Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2 Hasan Basri mengatakan, pemekaran itu bertujuan agar terjadinya pemerataan pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"APBD Sumut yang Rp13,5 triliun ini tentu tidak memungkinkan untuk memberikan pembangunan yang merata. Pemekaran itu kita dorong," ujar Hasan Basri pada debat ketiga KPU Sumut, di Medan, Rabu.

Hasan mengaku wacana pemekaran itu datang dari masyarakat Kepulauan Nias. Dirinya membantah bahwa dorongan mendukung wacana pemekaran itu menjadi isu politik untuk meraih suara di Pilkada.

"Ini demi pemerataan pembangunan. Sumatera Utara perlu kita dorong untuk pemekaran. Tidak ada isu politik dalam wacana ini," kata dia.

Oleh karena itu, Hasan menegaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi mendalam untuk wacana tersebut jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024.

"Ini demi keadilan pembangunan. Demi pemerataan pembangunan," ujarnya.

Pulau Nias merupakan Kepulauan yang terdiri dari lima daerah administrasi, empat kabupaten dan satu kota yang berjarak 303 kilometer dari Ibu Kota Medan.

Pada debat ketiga, KPU Sumut mengangkat tema Sinergisitas Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari subtema

Subtema penyerasian pembangunan daerah tentang isu Optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah (APBN, APBD, ADDes, CSR), Pemerataan pembangunan yang berkeadilan (prioritas pembangunan sesuai potensi daerah, penguatan potensi lokal) ,Penyediaan tenaga skill (profesional/ahli) sesuai kebutuhan daerah, literasi digital.

Lalu, subtema NKRI dan Kebangsaan tentang isu, yakni Ancaman disintegrasi bangsa (konflik sara, KKN, primordialisme, radikalisme, ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, dan pertahanan keamanan),Penguatan iklim demokrasi (pendidikan, partisipasi politik, dan demokrasi), Wacana pemekaran daerah dan perluasan daerah.

Debat ketiga ini dimulai dari 20.00 WIB yang melibatkan sembilan panelis dari berbagai kalangan.