Cegal PMI Ilegal Khususnya Tujuan Kamboja, BP2MI Kukuhkan 165 Kawan PMI di Sumut

Medan,tvOnenews.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengukuhkan dan memberikan pembekalan kepada 165 orang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) di Sumatera Utara (Sumut) untuk mengedukasi masyarakat, agar bekerja secara resmi, di Hotel Arya Duta Medan, Selasa (23/7/2024).

Pengukuhan tersebut dihadiri, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Sumut, M Ismael P Sinaga, Anggota Komisi IX DPR RI Sumut II, dr Saleh Partaonan Daulay, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP3MI Lasro Simbolon, Kepala BP3MI Sumut, Harold Hamonangan, dan lainnya. Acara itu berlangsung selama dua hari, yakni Selasa-Rabu, 23-24 Juli 2024.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, bahwa Kawan PMI ini merupakan mata dan telinga BP2MI, karena secara Sumber Daya Manusia (SDM) BP2MI terbatas dan tidak terbentuk di semua kabupaten/kota di Indonesia, bahkan di provinsi hanya ada tiga saja. Sehingga perekrutan Kawan PMI tersebut sebagai tonggak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“165 orang Kawan PMI ini, berasal dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut. Insya Allah kami melaksanakan perintah Undang-Undang dan amanat Presiden untuk melindungi para PMI dari ujung rambut sampai ke ujung kaki," katanya dalam temu pers usai acara.

Dijelaskannya, tugas Kawan PMI, yakni sebagai penyebarluasan informasi, bagaimana mengedukasi masyarakat, bahwa bekerja adalah hak tetapi mereka juga harus diberikan pemahaman agar bekerja secara resmi, supaya tidak terjebak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau penempatan pekerjaan yang unprosedural.

Baca Juga

Lima Orang PMI Ilegal Bersama Nahkoda Kapal Diamankan TNI AL dan Tim BAIS di Karimun

Selain itu, tambah Benny, agar PMI mengetahui jika apa saja resiko jika melalui jalur ilegal. Bagi korban penipuan dan penempatan ilegal, maka Kawan PMI akan melakukan advokasi serta pendampingan.

Jika ada temuan di lapangan, seperti indikasi penampungan ilegal atau sindikat-sindikat, mafia dan calo-calo agen ilegal, maka Kawan PMI dapat melaporkannya kepada penegak hukum di wilayah mereka masing-masing.

"Kita selalu mengatakan Indonesia dalam keadaan darurat penempatan PMI ilegal, karena itu butuh sinergi dan kolaborasi semua pihak dan dukungan kekuatan dari elemen-elemen masyarakat yang memiliki kepedulian serta empati terhadap kegiatan kemanusiaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," imbuhnya.