ADVERTISEMENT

LIVESTREAM
img_title
tutup
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menyampaikan Penjelasan Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2023 di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut.
Sumber :
  • tim tvOne/tim tvOne

Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Ranperda LPJ APBD 2023 ke DPRD Sumut

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaa
Kamis, 4 Juli 2024 - 15:42 WIB

Medan, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Sumut. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Sumut, Rabu (3/7/2024).

Dalam kesempatan ini, Fatoni menyampaikan LPJ yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

"Seluruh laporan keuangan ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut dan hasilnya telah disampaikan melalui sidang paripurna pada tanggal 27 Mei 2024 lalu dan mendapatkan opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Fatoni.

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni usai penyampaian Ranperda LPJ Pelaksanaan APBD Sumut 2024. (tim tvOne/wna)

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2023.

Baca Juga

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dewan yang terhormat secara optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Saya berharap Pemprov Sumut bisa mempertahankan opini yang diberikan BPK dengan tetap menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipatif untuk kemajuan Sumut," harapnya.

Fatoni juga berharap agar laporan yang diberikan untuk segera dibahas lebih lanjut oleh anggota dewan dan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut tahun 2023 setelah nantinya dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Halaman Selanjutnya :
Komentar

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

KSOP Priok dan JICT Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Pelabuhan

KSOP Priok dan JICT Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Pelabuhan

KSOP Utama Tanjung Priok dan JICT menandatangani kesepakatan bersama untuk memperkuat kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok. 
Pemprov Kaltim Dapat Penghargaan SPM Awards 2025, Gubernur Harum: Ke Depan akan Lebih Dahsyat Lagi

Pemprov Kaltim Dapat Penghargaan SPM Awards 2025, Gubernur Harum: Ke Depan akan Lebih Dahsyat Lagi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terima penghargaan SPM Awards 2025 kategori Provinsi Teraktif dalam Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri.
426 Personel Polda Metro Ratakan Bangunan Ormas GRIB Jaya di Lahan BMKG: Negara Tak Boleh Kalah!

426 Personel Polda Metro Ratakan Bangunan Ormas GRIB Jaya di Lahan BMKG: Negara Tak Boleh Kalah!

426 personel dari Polda Metro Jaya ratakan bangunan diduga milik organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya di lahan milik BMKG, Pondok Betung, Pondok Aren,
Pengurus IKA Fikom Unpad 2024-2028 Dilantik, Langsung Soroti Pentingnya Komunikasi Publik

Pengurus IKA Fikom Unpad 2024-2028 Dilantik, Langsung Soroti Pentingnya Komunikasi Publik

Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) periode 2024-2028 dilantik di Hotel Tribrata, Dharmawangsa, Jaksel.
Tak Hanya Lahan BMKG, Anak Buah Hercules Palak Pegadang Rp3,5 Juta, Buktinya Dipaparkan Polda Metro

Tak Hanya Lahan BMKG, Anak Buah Hercules Palak Pegadang Rp3,5 Juta, Buktinya Dipaparkan Polda Metro

Tidak hanya selesaikan persoalan lahan milik BMKG, di Kelurahan Pondok Betung, Tangsel. Polda Metro Jaya juga mendapati bukti anak buah Hercules palak pedagang
PN Jakpus Diharapkan Segera Selesaikan Kasus Pejabat OJK

PN Jakpus Diharapkan Segera Selesaikan Kasus Pejabat OJK

Pengamat hukum KRH HM Jusuf Rizal, SH berharap bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) segera menuntaskan kasus yang melibatkan pejabat aktif di OJK.

Trending

Pemprov Kaltim Dapat Penghargaan SPM Awards 2025, Gubernur Harum: Ke Depan akan Lebih Dahsyat Lagi

Pemprov Kaltim Dapat Penghargaan SPM Awards 2025, Gubernur Harum: Ke Depan akan Lebih Dahsyat Lagi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terima penghargaan SPM Awards 2025 kategori Provinsi Teraktif dalam Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri.
Pengurus IKA Fikom Unpad 2024-2028 Dilantik, Langsung Soroti Pentingnya Komunikasi Publik

Pengurus IKA Fikom Unpad 2024-2028 Dilantik, Langsung Soroti Pentingnya Komunikasi Publik

Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) periode 2024-2028 dilantik di Hotel Tribrata, Dharmawangsa, Jaksel.
426 Personel Polda Metro Ratakan Bangunan Ormas GRIB Jaya di Lahan BMKG: Negara Tak Boleh Kalah!

426 Personel Polda Metro Ratakan Bangunan Ormas GRIB Jaya di Lahan BMKG: Negara Tak Boleh Kalah!

426 personel dari Polda Metro Jaya ratakan bangunan diduga milik organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya di lahan milik BMKG, Pondok Betung, Pondok Aren,
Tak Hanya Lahan BMKG, Anak Buah Hercules Palak Pegadang Rp3,5 Juta, Buktinya Dipaparkan Polda Metro

Tak Hanya Lahan BMKG, Anak Buah Hercules Palak Pegadang Rp3,5 Juta, Buktinya Dipaparkan Polda Metro

Tidak hanya selesaikan persoalan lahan milik BMKG, di Kelurahan Pondok Betung, Tangsel. Polda Metro Jaya juga mendapati bukti anak buah Hercules palak pedagang
PN Jakpus Diharapkan Segera Selesaikan Kasus Pejabat OJK

PN Jakpus Diharapkan Segera Selesaikan Kasus Pejabat OJK

Pengamat hukum KRH HM Jusuf Rizal, SH berharap bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) segera menuntaskan kasus yang melibatkan pejabat aktif di OJK.
KSOP Priok dan JICT Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Pelabuhan

KSOP Priok dan JICT Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Pelabuhan

KSOP Utama Tanjung Priok dan JICT menandatangani kesepakatan bersama untuk memperkuat kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok. 
Soal Status Tanah BMKG yang Diduduki GRIB Jaya, Akhirnya Ormas Pimpinan Hercules Buka Suara: Kalau Ujug-ujug Bilang Tanah Negara, Hasilnya dari Mana?

Soal Status Tanah BMKG yang Diduduki GRIB Jaya, Akhirnya Ormas Pimpinan Hercules Buka Suara: Kalau Ujug-ujug Bilang Tanah Negara, Hasilnya dari Mana?

Soal status tanah BMKG di Tangerang Selatan yang saat ini diduduki GRIB Jaya, akhirnya ormas pimpinan Rosario de Marshal alias Hercules buka suara. 
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT