Dalam audiensi, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, Sairun, menyebutkan, pembayaran gaji ini tertunda karena defisit yang tengah dialami Kota Subulussalam, sehingga pihak pemerintah tak mampu membayar karena ketiadaan uang.
"Karena anggaran kita defisit memang berimbas, tapi karena tadi ditanyakan kenapa tidak ada skala prioritas, tentu ini adalah ranahnya keuangan, saya pikir silahkan DPR melakukan pansus ke keuangan,” jawab Sairun.
Jawaban Sairun ini sempat membuat pihak DPRK berang, ketegangan terjadi dan aksi saling teriak antara DPRK dan pihak Pemko, sebab menurut pihak DPRK anggaran untuk RSUD sudah disahkan dalam rapat paripurna dewan untuk dibayarkan full 12 bulan, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membayarkan.
Hingga sore ini belum ada solusi yang didapat, pihak DPRK memberi kesempatan kepada pihak RSUD dan Pemerintah Kota Subulussalam selama 24 jam untuk mencari solusi, mengingat RSUD adalah kebutuhan khalayak yang sifatnya urgen. Rencananya bila setelah 24 jam tak juga ada solusi, pihak DPRK akan kembali memanggil pihak-pihak terkait bahkan akan menggunakan hak interplasi. (mro/nof)
Load more