Dituding Penyebab Banjir dan Longsor, Ratusan Warga Unjuk Rasa Minta Pemerintah Tutup Perusahaan TPL

Samosir, tvOnenews.com - Ratusan masyarakat dari empat Desa Kenegerian Sihotang, Kecamatan Harian yang menjadi korban banjir bandang 13 November 2023 yang lalu melakukan aksi unjuk rasa di pelataran halaman Kantor Bupati Samosir, Jalan Simbolon Purba, Kecamatan Pangururan, Senin (4/12) kemarin.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sejumlah masyarakat dari empat Desa Kenegerian Sihotang membawa spanduk bertuliskan “Tutup PT. Toba Plup Lestari (TPL)” karena diduga aktivitas penebangan kayu yang berada di daerah Desa Baniara dan Desa Hutagalung telah membawa malapetaka bencana alam, penyebab banjir dan longsor yang merusak ke empat desa tersebut.

Selain itu, masyarakat Kenegerian Sihotang, dalam orasinya juga mendesak pemerintah pusat agar segera mencabut izin konsesi perusahaan bubur kertas PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang berada di wilayah Kabupaten Samosir dan sekitarnya.

Catur Sihotang dalam orasinya juga menyampaikan, PT. Toba Plup Lestari diduga telah merusak kampung dan kehidupan masyarakat Kenegerian Sihotang dengan melakukan penebangan kayu secara massif di kawasan Hutan Tele dan meminta Bupati Samosir agar menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah pusat.

“Apabila izin perusahaan itu belum ditutup, kami masyarakat Kenegerian Sihotang akan semakin dihantui rasa ketakutan akan terjadinya banjir susulan. Untuk itu, kami meminta kepada Bupati Samosir agar segera menyampaikan aspirasi kami ini ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Selanjutnya, Catur menyampaikan bahwa kehadiran perusahaan TPL di Samosir telah menimbulkan kesengsaraan bagi seluruh rakyat di kawasan tebing Danau Toba dari mulai Sianjurmula-mula, Harian sampai Sitiotio. Bahkan, menurut warga, baru-baru ini telah terjadi banjir dan longsor akibat penebangan kayu di wilayah Bakara, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Baca Juga

Fasilitas Publik di Indramayu Rusak Usai Aksi Penolakan Proyek Tambak Pemerintah Pusat Ricuh

“Bupati Samosir Vandiko T Gultom agar merekomendasikan penutupan kepada Presiden Jokowi, Pemerintah dan PT. TPL agar merehabilitasi ekosistem Sitonggi-tonggi dan supaya PT. TPL memberi ganti rugi kerusakan rumah, korban jiwa, sawah, sekolah, ladang, jalan dan irigasi,” sebutnya lagi.

Di hadapan aksi massa, Bupati Samosir Vandiko, hanya mengapresiasi aksi unjukrasa masyarakat Sihotang tanpa bersikap atas bencana yang dialami warganya.