Setelah Video Viral, Polisi Akui Sulit Tangani Perkara Dugaan Malpraktik RSUP RAT Tanjungpinang

Tanjungpinang, tvOnenews.com - Polresta Tanjungpinang akhirnya angkat bicara, terkait viral nya video ibu korban dugaan malpraktik di Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Tabib (RSUP RAT), yang meminta keadilan kepada Presiden hingga Kapolri.

Polisipun mengakui, video yang telah viral di media sosial (medsos) ini memang ada kaitannya, dengan perkara yang sedang ditangani dan dalam proses di Satreskrim Polresta Tanjungpinang.

"Kejadian tanggal 5 Mei yang lalu. Kita menerima laporan dugaan malpraktik ini 13 Mei. Sejak itu kita membentuk tim khsus untuk melakukan penyelidikan, sampai saat ini," ujar Kasatreskrim Polresta Tanjungpinang, AKP Mohamad Darma Ardiyaniki, Senin (4/9/2023).

Darma menerangkan, kasus dugaan malapraktik ini merupakan perkara katagori sangat sulit. Jadi, penyidik memerlukan waktu relatif yang panjang dalam proses penyelidikan kasus tersebut.

Dalam penyelidikan, penyidik harus menganalisis berkas rekam medis persalinan Winda (orang tua korban) yang sangat tebal, dan cukup memakan waktu yang lama. Sehingga, hal ini merupakan alasan dan penyebab penyelidikan berjalan lama.

"Rekam medisnya hampir 100 halaman dan harus dianalisa dengan jeli, untuk menemukan apakah dalam proses persalinan itu apakah ada prosedur yang tidak dilaksanakan. Sehingga mengakibatkan luka berat terhadap bayi," ungkapnya.

Baca Juga

Polri Jamin Rekrutmen Akpol 2026 Bebas KKN, Terapkan Prinsip BETAH Secara Ketat

Sejak melakukan penyelidikan pada 14 Mei yang lalu, Darma mengakui bahwa pihaknya telah memeriksa 15 orang saksi. Belasan orang ini ialah korban atau terlapor, tenaga kesehatan (nakes) yang menangani persalinan, hingga dokter di RSUP RAT yang terkait.

Saat ini, kata Kasatreskrim proses penyelidikan dugaan malapraktik ini sebentar lagi akan selesai. Penyidik tinggal memeriksa saksi ahli forensik dan pidana dari Kepolisian Daerah (Polda) Kepri.

"Setelah dilakukan klarifikasi ahli. Kami akan melakukan gelar perkara untuk memastikan pidananya. Sebenarnya ini bukan kendala, tapi prosesnya saja yang lama. Sebab untuk menganalisis rekam medis tidak sebentar," kata Kasatreskrim.

Darma menyampaikan, ia sama sekali tidak keberatan jika korban melaporkan lambatnya proses penyelidikan ke Mabes Polri maupun Polda Kepri. Menurutnya, hal itu merupakan hak dari korban atau pelapor.

"Kalau laporan ke Mabes itu hak pelapor. Kami tidak anti kritik, tapi ini memang bukan perkara yang mudah," tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Winda (pelapor) melahirkan bayinya dengan proses persalinan yang normal, pada 5 Mei yang lalu. Namun, hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa bayi pasangan Denny dan Winda ini mengalami cedera saraf, di bagian bahu sebelah kanan.

Sehingga mengakibatkan lengan kanan sang bayi tidak bisa berfungsi atau cacat. Kala itu, pihak korban telah meminta pertanggungjawaban kepada pihak Rumah Sakit.

"Namun karena penyampaian mereka (pihak RSUP RAT) proses persalinan sudah sesuai SOP. Kemudian pelapor tidak terima, dan melaporkan kejadian ini ke Polresta Tanjungpinang," tambahnya.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2004 tentang kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan pasien luka berat, dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun penjara. (ksh/haa)