Pelimpahan Terduga Tindak Pidana Perpajakan Wajib Pajak Kejati Sumut Sebut Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp6.6 Miliar

Medan, tvOnenews.com - Tim Pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta tersangka atas nama DT, dalam perkara tindak pidana perpajakan dari Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara. Hal itu berlangsung di ruang Pidaus Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Selasa (22/8/2023). 

Kasi Penkum Kejatisu, Yos Arnold  Tarigan SH MH menyampaikan bahwa serah terima berkas perkara, barang bukti dan tersangka berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Nomor S-1098/WPJ.01/2023, tanggal 22 Agustus 2023.

“Perihal penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas nama tersangka DT disangkakan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentutan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap (P-21) nomor : B- 8768/L.2.5/Ft.2/12/2022 tanggal 21 Desember 2022.

 “Dalam berkas yang disampaikan ke Kejati Sumut disampaikan bahwa tersangka DT dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang dilakukan melalui Wajib Pajak CV LJ selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.  Akibat perbuatan tersangka, diduga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya sebesar Rp 6.630.940.036,” Jelas Yos A Tarigan, Rabu (23/8/2023).

Karena loc delict-nya di wilayah hukum Kejari Medan, lanjut Yos A Tarigan maka berkas perkara, tersangka berikut barang buktinya diserahkan ke JPU Kejari  Medan untuk segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kemudian akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan.

“Setelah dilakukan pengecekan berkas, barang bukti dan kondisi kesehatan tersangka, selanjutnya Tim Kejari Medan menitipkan tersangka ke LP Wanita Kelas I Tanjung Gusta Medan,” tandasny. (ysa/lno)

Baca Juga

Heboh Ide Pajaki Kapal Lewat Selat Malaka, Menkeu Purbaya: Jadi Itu Konteksnya Tidak Serius