Jokowi Cawe-cawe Jelang Pilpres 2024, Warga Sumut Demo Depan Kantor Gubsu

Medan, tvOnenews.com - Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Untuk Perubahan menuntut Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe menjelang Pilpres 2024 dan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan pelaksanan sistem pemilu terbuka.

Hal tersebut disampaikan puluhan masa aksi saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut, Rabu (31/5/2023). 

"Yang pertama kita ingin mendorong Presiden RI Jokowi agar tidak cawe-cawe dalam hal pelaksanaan Pilpres," kata Roni Alhadi selaku koordinator aksi.

Ia mengatakan, hal ini jika terjadi dapat merugikan masyarakat dan berimbas kedaulatan dan keadilan rakyat Indonesia.

"Karena ini sangat tidak fair dan berimbas fatal dalam kedaulatan dan keadilan rakyat kita ini," sebutnya.

Pihaknya meminta Pemilu 2024 mendatang agar diterapkan sistem polarisasi guna menjaga keadilan dan netralitas pemilu. 

Baca Juga

Ada SBY hingga Jokowi, Prabowo Undang Presiden dan Wakil Presiden Terdahulu untuk Bicarakan Perang Timur Tengah

"Kita juga meminta agar tidak dilakukannya polarisasi. Karena jelas apabila polarisasi dimainkan, aparat negara dan penegak hukum pasti takut. Karena sudah tahu kemana kiblat dan arahnya, jelas ikut arah presiden dan ini sudah menjadi konsumsi publik," jelasnnya.

Selain itu, Roni Alhadi juga meminta sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan pemilu tidak lagi dibahas dan dijadikan pilihan. 

Sebab jika terus-menerus dibahas dapat merusak demokrasi Indonesia yang selama ini sudah dibangun di era reformasi. 

"Kami mendesak untuk dilakukan sistem terbuka. Apabila tertutup jelas ini menjadi kemunduran dalam demokrasi di Indonesia ini. Saya pada saat era reformasi ikut berjuang dengan masyarakat untuk menuntut sistem pemilu terbuka," jelasnya.

Jika pemilu tertutup terlaksana ini merupakan suatu kemunduran dalam demokrasi Indonesia yang telah diperjuangkan di era reformasi dan pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tidak ada respon dari wakil rakyat dan pemerintah setempat terkait tuntutan mereka.

"Kalau sudah ada keputusan seperti itu, kita akan mendesak dan mengumpulkan massa yang lebih banyak lagi ke seluruh masyarakat Sumut nanti," pungkasnya. (ayr/muu)