Demo di Gedung DPRD Sumut, Ratusan Massa Tolak Kriminalisasi dan Politisasi Hukum Jelang Pemilu 2024. Berikut 5 Poin Tuntutannya

Medan, tvOnenews.com - Unjuk rasa ratusan massa yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara untuk Perubahan, menggelar aksi damai di depan pintu gedung masuk DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (31/5/2023). Dalam aksi ini, massa menuntut agar Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe menjelang pilpres 2024.

“Kami di sini datang ke rumah wakil rakyat DPRD Sumatera Utara pertama untuk menolak adanya kriminalisasi dan politisasi hukum jelang pelaksanaan Pemilu 2024 dan menghimbau Presiden RI Jokowi agar tidak cawe-cawe dalam hal pelaksanaan Pilpres," kata Roni koordinator aksi, kepada sejumlah awak media.

Dikatakan Roni, massa datang dengan mengendarai belasan angkot, selain itu massa aksi turut membawa spanduk yang berisi beberapa tuntutan.

"Kami datang beramai-ramai meminta Bapak Presiden harus netral dalam Pemilu 2024 mendatang. Presiden Jokowi harusnya dapat mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya,”tegas Roni.

Lima poin tuntutan Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan sebagai berikut:

1. Menolak kriminalisasi dan politisasi hukum menjelang pelaksanaan Pemilu 2024
karena akan merusak demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik.

Baca Juga

Setyo Budiyanto Soal Isu Pengembalian UU KPK ke Versi Lama: Kami Tak Mau Terjebak dengan Urusan Perubahan

2. Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, tidak cawe-cawe dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo seharusnya dapat bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Pergantian presiden merupakan hal yang normatif dan pelaksanaan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo bagi presiden selanjutnya merupakan sesuatu yang harus dilanjutkan. Sehingga tidak perlu menjadikan Presiden Joko Widodo khawatir bahwa pelaksanaan pembangunan yang sudah dicanangkan tidak dilanjutkan.

3. Menolak politisasi birokrasi dan aparat negara dalam Pemilu 2024.

4. Meminta masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam polarisasi dan politik identitas dalam Pemilu 2024.

5. Menyerukan Pemilu 2024 yang damai, jujur dan adil bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan. (zul/nof)