Minta Pekerjakan Tenaga Lokal, Ratusan Warga Blokir Jalan Akses PLTU 3-4 Nagan Raya

Nagan Raya, tvOnenews.com - Ratusan warga Gampong (Desa) Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya blokir jalan akses ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 yang sedang dibangun di wilayah tersebut tanpa melibatkan tenaga kerja lokal.

Rendi yang merupakan koordinator aksi menyebutkan, tujuan dilakukan pemblokiran itu, untuk mencari keadilan kepada perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik di kawasan Desa Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya.

Menurut Rendi, masyarakat melakukan hal tersebut terkait persoalan tenaga kerja, dimana menurutnya perusahaan tidak menerima putra daerah untuk bekerja di PLTU 3 dan 4 tersebut.

"Telah berulang kali disampaikan kepada Pemkab Nagan Raya, namun persoalan itu tidak di respon oleh perusahaan tersebut. 47 orang tenaga kerja di PLTU 3,4 saat ini, hanya 7 orang putra Kabupaten Nagan Raya yang diterima di perusahaan itu. Sedangkan lainnya, tenaga kerja yang berasal dari luar Provinsi Aceh," Ungkap Rendi. Kamis (25/5/2023).

Pemblokiran jalan tersebut akan terus berlanjut, sebelum adanya titik temu dengan pihak perusahaan, yang merekrut tenaga kerja dari putra daerah. 

Sementara itu, Samsuar selaku tokoh masyarakat Kabupaten Nagan Raya menambahkan, pemblokiran jalan yang dilakukan warga Suak Puntong itu, sebagai bentuk untuk mencari keadilan dalam penerimaan tenaga kerja di perusahaan itu.

Baca Juga

Pemprov Sumsel Larang Truk Pengangkut Batu Bara Lintasi Jalan Umum, Pakar Sebut Gangguan Pasokan ke PLTU Mulai Terasa

"Sangat aneh, PLTU 3/4 berada di Kabupaten ini, malah tenaga kerja di impor dari Provinsi lain," sebutnya.

Samsuar juga menambahkan, Pemkab Nagan Raya harus mengambil sikap terhadap perusahaan itu. Karena dalam rekrutmen tenaga kerja tidak menghargai kearifan lokal.

"Akan terus kita dampingi masyarakat dalam persoalan ini sebelum adanya titik temu yang jelas, terkait permintaan masyarakat kepada pihak PLTU 3 dan 4," tegasnya.

Namun hingga berita ini di turunkan, pihak perusahaan tidak mau memberikan klarifikasi terhadap tuntutan warga tersebut.(kha/haa)