Masyarakat Marga Bukit Bulan Jambi Menanti Legalitas Hutan Adat 

Yunasri Basri, selaku Sekretaris Tim Penyusun Ranperda MHA menyatakan dengan sudah selesainya harmonisasi ini, selanjutnya Ranperda MHA memasuki tahapan pembahasan di DPRD Provinsi Jambi.

Ranperda tersebut telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jambi Tahun 2023 dan dapat secepatnya ditetapkan menjadi Perda agar dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menetapkan masyarakat hukum adat sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu, Analis Hukum dan Kebijakan KKI Warsi Tradis Reformas yang juga merupakan bagian dari Tim Penyusun Ranperda berharap proses penyusunan hingga penetapan Ranperda ini berjalan dengan baik.

Tidak ada substansi di dalam Ranperda yang dianggap bertentangan, walaupun ada beberapa catatan dan masukan dari Kanwil Kemenkumham pada proses harmonisasi tersebut. Namun, menurut dia, tidak mengubah substansi Ranperda yang sudah disusun.

“Perda ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat adat agar penetapan dapat segera dilaksanakan, dengan harapannya semoga proses berikutnya akan terus berjalan dengan lancar,” kata Tradis.

Saat ini, ada 23 potensi hutan adat di Jambi. Dengan adanya Ranperda MHA ini akan memberikan kekuatan bagi bupati dalam menetapkan masyarakat hukum adat di wilayahnya dengan hanya menggunakan SK bupati, tanpa harus menunggu adanya perda masing-masing kabupaten.

Dia mengatakan, ada pun yang disebut dengan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia.

Sumbernya adalah ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

Legalitas untuk menjalankan atau menegakkan peraturan adat dapat membuat masyarakat punya posisi tawar dalam menjaga wilayah dan lingkungannya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rantau Kermas. Komunitas ini dapat menjatuhkan sanksi adat kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan yang merusak hutan adat, seperti pemberlakuan denda beras sebanyak 20 gantang, kambing satu ekor, dan uang sejumlah Rp500 ribu.