Buntut Kasus Penggelapan Pajak Oleh Bripka AS, Ratusan Korban Asal Samosir Menantikan Kejelasan

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut kasus penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh Almarhum Bripka AS dan Komplotan, membuat korban asal Samosir menantikan kejelasan nasibnya. 

Satu di antara dari korban yakni dua warga kabupaten Samosir lainnya dan mewakili ratusan korban mengaku, sangat keberatan terkait  informasi dari pihak  Samsat Pangururan. 

Di mana Samsat tersebut menyebutkan bahwa para korban penggelapan pajak ini hanya di berikan kompensasi keringan pembayaran denda keterlambatan pembayaran pajak saja. Hal ini dikatakan Parlindungan Silalahi, kepada tvOnenews.com pada Rabu ( 29/3/2023) siang.

Bahkan dia katakan dirinya merupakan salah seorang korban penggelapan pajak yang  mengalami kerugian uang sebesar Rp28 juta

"Di mana uang itu telah disetor kepada almarhum Bripka AS untuk pengurusan pajak tiga unit kendaraan sejak tahun 2019 hingga 2021 silam," ujarnya. 

Baca Juga

Kuasa Hukum Tegaskan Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM oleh Bripka AS Kejahatan Berat, Harus Dijerat Pasal Berlapis

Sementara Parlindungan menyebutkan, bahwa uang pembayaran pajak kendaraaanya tersebut telah ditransferkan langsung ke rekening yang bersangkutan (Alm) secara bertahap. 

Namun hingga kini nasib pajak kendaraannya  masih terkatung-katung dan hingga kini kendaraannya  pun tidak bisa beroperasi lantaran pajaknya dianggap tidak sah..

"Saya mengalami kerugian sebesar Rp28 juta yang telah disetor kepada almarhum Bripka Arfan Saragih untuk pengurusan pajak tiga unit kendaraan sejak tahun 2019 hingga 2021," katanya.

Sedangkan Flestron Simbolon Pengusaha Jasa Transportasi yang termasuk menjadi  korban penggelapan pajak, juga menyebutkan, telah mengalami kerugian uang sebesar Rp24 juta untuk pengurusan pajak 7 unit kendaraan yang berbeda.

“Uang sebesar 17 juta rupiah telah saya setorkan kepada almarhum Bripka As, ditambah lagi  uan cash 7 juta lain nya saya setorkan kepada Edward Tambunan alias Acong petugas Honor  Samsat Pangururan," sebut Flestron.

Namun setelah terkuaknya kasus penggelapan pajak ini,  kondisi para korban yang telah menyetorkan pajak kendaraannya semakin parah akibat pemberitahuan dari petugas Samsat Pangururan yang menyebutkan hanya memberikan keringanan pembayaran denda.

“Ini kan tidak masuk akal, kita sudah membayar pajak sesuai dengan aturan pemerintah dengan menyetorkan langsung kepada petugas.. Nah kalau sekarang petugas nya yang melakukan penggelapan , apakah warga seperti kami yang taat pajak harus menanggung resiko tersebut?? Mohon lah kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap kondisi dan permasalahan yang dialami ratusan korban penggelapan pajak ini," ungkap Flestron.
 
Sebelumnya, kasus kematian Almarhum Bripka Arfan Saragih (AS) yang bertugas di UPTD Samsat Pangururan, masih menyisakan misteri.