Polda Bengkulu Tangkap Penambang Ilegal Beserta Ratusan Ribu Ton Batu Bara

Bengkulu, tvOnenews.com - Polda Bengkulu berhasil mengungkap kegiatan tambang batu bara ilegal yang berlokasi di Desa Kota Niur, kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Selain menangkap pengelola tambang ilegal, polisi juga mengamankan ratusan ribu ton batu bara beserta 2 unit alat berat jenis excavator di lokasi.

Disampaikan Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Dodi Ruyatman, polisi menemukan kegiatan penambangan tanpa izin yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Bengkulu Tengah, batu bara tersebut telah dikemas dalam karung yang sebelumnya dikumpulkan oleh penambang.

"Kita mengamankan 2 orang yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka, inisial MA dan KS. Masing-masing tersangka, selaku pengelola tambang ilegal dan operator alat berat yang beroperasi sekira bulan November 2022 lalu," kata Kombes Pol Dodi Ruyatman, Senin (6/3/2023).

Tersangka menggunakan alat berat jenis excavator untuk menggali atau melakukan aktivitas penambangan batu bara. Selain itu tersangka juga memperkerjakan orang lain untuk mengumpulkan kemudian mengemas batu bara tersebut ke dalam karung yang kemudian dijual ke Jakarta dengan menggunakan jasa angkutan darat.

"Pelaku menjual batu bara hasil penambangan tanpa izin dengan menggunakan legalitas berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP). Khusus Pengangkutan dan Penjualan atas nama CV Laksita Buana dan dijual ke Jakarta melalui darat dengan menggunakan truk tronton," sambungnya.

Sementara ini polisi masih melakukan pengembangan perkara atas keterlibatan tersangka lain yang diduga melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Selanjutnya tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2020 terkait tindak pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dan atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin menteri. (Rgo/Nof)