Tolak Proyek Jalan Arteri Puluhan Warga Hadang Petugas Pengukuran Jalan

Mamuju, Sulawesi Barat - Puluhan warga Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, pada Minggu (23/10/2022) pagi menghadang proses pengukuran tanah yang dilakukan oleh petugas pengukuran dari Balai Jalan Nasional. Mereka menolak proyek pembangunan Jalan Arteri, yang berada di Lingkungan Tambi, Kabupaten Mamuju. Mereka menilai pembangunan jalan arteri di kampung mereka, bisa mengakibatkan banjir rob yang nantinya akan mengancam kampung mereka. 

"Warga sebetulnya sudah memberikan pihak Balai Jalan Nasional untuk membangun Jalan Arteri tapi mereka tetap melalui jalur yang ditolak warga," kata Suharbi, salah satu tokoh masyarakat Lingkungan Tambi. 

Aksi penghadangan yang dilakukan oleh puluhan warga tersebut sempat diwarnai kericuhan. Kepala kelurahan yang juga berada di lokasi sempat marah ke warganya.

Baca Juga

Ribuan Warga dan Pengguna Jalan Menerima Pembagian Takjil dari Komunitas Moge

Warga yang tidak terima dengan tindakan Lurah Mamunyu yang mewakili Pemkab Mamuju, mengamuk dan meminta proses pengukuran yang dilakukan Balai Jalan Nasional untuk menghentikan proses pengukuran.

Polisi yang ada di lokasi berupaya menenangkan warga yang sudah tersulut emosinya, namun warga terus mengamuk meminta agar proses pengukuran dihentikan. 

Untuk menenangkan warga yang sudah tersulut emosinya akhirnya pihak terkait menghentikan proses pengukuran tersebut.

"Warga meminta agar dilakukan pertemuan ulang dengan menghadirkam semua pihak termasuk Bupati. Pertemuan tersebut diikuti semua warga setempat," ujar Kepala Balai Jalan Nasional S.Jofva Rusdiansyah.

Lebih jauh, Jofva Rusdiyansah, membeberkan, warga di Lingkungan Tambi ada yang setuju kalau dipindahkan dan ada yang meminta untuk dikembalikan sesuai rencana awal. 

"Kalau pembangunan Jalan Arteri sesuai rencana awal pembangunan Jalan Arteri di pinggir Partake maka pihak Balai Jalan Nasional tidak memiliki anggaran yang cukup," tutur Jofva Rusdiyansah.

Warga berharap agar proyek Jalan Arteri tidak berpelomik sebaiknya sesuai rencana awal. Kalo ada perubahan harus sesuai dengan hasil pertemuan yang dihadiri semua warga dan pihak terkait. Warga mengaku akan tetap melakukan penghadangan pengerjaan jika pihak Balai Jalan Nasional tetap bersikukuh mengerjakan proyek jalan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan mereka.

(gki/asm)