Viral, Mobil Pembawa Jenazah Terjebak Lumpur di Konawe Utara

“Setiap tahun kami hanya menerima debu, lumpur, dan risiko. Sekolah dipindahkan, ekonomi warga terganggu, dan kini jenazah pun tak bisa lewat,” pungkas Hargono, keluarga korban yang juga merupakan Koordinator Mandiodo Watch, kelompok pemantau warga di lingkar tambang.

Atas peristiwa itu Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Sulawesi Tenggara pun angkat bicara dan menyoroti kebijakan pemerintah daerah dan korporasi yang dinilai acuh dan abai terhadap kondisi masyarakat.

PUSPAHAM Sulawesi Tenggara menilai tragedi ini mencerminkan kegagalan tata kelola tambang yang adil dan berkelanjutan. Ketika hak dasar warga akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik terampas demi kepentingan industri, negara telah lalai dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

“Bagaimana kita bisa bicara reklamasi, pemulihan ekosistem, atau ekonomi berkelanjutan jika akses dasar warga saja dikorbankan? Ini bukan sekadar krisis infrastruktur, ini krisis martabat manusia,” tegas Iskandar Wijaya, Koordinator Kajian dan Kampanye PUSPAHAM.

Warga dari Mandiodo, Tapunggaeya, Tapuemea, Mowundo, dan desa-desa lain di Kecamatan Molawe kini bersuara lantang. Mereka menuntut audit menyeluruh terhadap seluruh IUP aktif, pemulihan fungsi jalan umum sebagai hak publik, serta jaminan perlindungan terhadap ruang hidup yang kian tergerus.

“Ini bukan hanya seruan untuk perbaikan jalan. Ini adalah tuntutan keadilan dan pengakuan atas hak hidup yang setara bagi seluruh warga negara,”tutupnya. 

Baca Juga

Buntut Bus Berasap di Pancoran, Transjakarta Langsung 'Kandangkan' 59 Bus Zhongtong

(emr/asm)