Bupati Sinjai Janji Tuntaskan Polemik VMS yang Rugikan Nelayan

tvOnenews.com - Aliansi Nelayan Sinjai menyampaikan aspirasinya ke Bupati Sinjai, Ratnawati Arif mengenai penolakan terhadap penggunaan alat Vessel Monitoring System (VMS).

Alat VMS sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk memantau dan melacak aktivitas kapal, terutama kapal penangkap ikan.

Aturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) yang mewajibkan setiap kapal nelayan dipasangi alat VMS, dan hal itu sangat memberatkan nelayan.

Sebab, biaya alat VMS tersebut sangat mahal bagi nelayan, karena berkisar dari Rp 14 juta hingga Rp 20 juta.

Sumber :

• istimewa

Salah satu perwakilan Aliansi Nelayan Sinjai menyampaikan bahwa peraturan ini sangat membebankan nelayan.

“Pusat bikin kegiatan untuk memantau kapal-kapal yang ada di daerah, tapi kita yang dibebani untuk membeli itu alat,” ungkapnya di Rumah Jabatan Bupati Sinjai, pada Jumat (4/4/2025),

Sementara jika nelayan tidak membeli alat VMS itu maka tidak bisa pergi untuk melaut.

“Ini berlaku sejak 1 April, para nelayan mau melaut jadi terkendala karena harus ada alat VMS itu, maka dari itu kami minta perhatiannya dari Ibu Bupati,” ungkapnya dalam forum.

Menurutnya, sejak berlakunya aturan membuat para nelayan sampai sekarang belum pergi melaut.

“Ada lebih 500 kapal yang hingga saat tidak dapat berlayar mencari ikan,” ungkapnya.

“Ini persoalan perut,” ujar salah seorang perwakilan nelayan Sinjai.

Ia melanjutkan mengungkapkan alasan lain menolak keras aturan terkait VMS.

“Selain kita dibebani untuk membeli alatnya, kita juga diikat di dalamnya sistem zona (dalam mencari ikan),” ujarnya.

“Kalau keluar zona ini, alat itu bunyi dan kita bisa  ditangkap, dan tentu ada konsekuensi hukum,,” ujarnya.

Tanggapan Bupati Sinjai

Bupati Sinjai, Ratnawati Arif yang hadir bersama Kepala Dinas Perikanan Sinjai, Syamsul Alam dan Ahmad Fauzan Guntur selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari Aliansi Nelayan Sinjai.

“Saya kira memang kehadiran pemimpin itu bagaimana mempercepat menemukan solusi. Jadi kehadiran pemerintah itu untuk solusi dan harus ditindaklanjuti secara cepat,” ujarnya saat tim tvOne temui.

Sebagaimana dipaparkan oleh Aliansi Nelayan Sinjai, bahwa aspirasi ini bukan hal yang baru karena pernah juga disampaikan dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pada bulan Januari lalu.

“Bukan hal yang baru tapi bupatinya yang baru datang,” ungkapnya.

“Sehingga dengan Bupati baru ini dijemput dengan rencana tindak yang cepat, insyaallah kami akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya.

Sumber :

• istimewa

Ratnawati Arif mengatakan bahwa dirinya akan melakukan rapat langsung bersama Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda dan Sekretaris Daerah (Sekda), Andi Jefrianto Asapa.

“Supaya kita bisa langsung bertemu secara teknis lalu menetapkan. Kita bisa mempercepat izin nelayan untuk segera menangkap ikan, walaupun belum menggunakan sarana yang dipersyaratkan tadi (VMS),” kata Ratna 

“Apakah ada kebijaksanaan pemerintah setempat untuk mengkoordinasikannya, karena kami kewenangannya berbeda,” ungkapnya.

“Kami hanya di tataran bawah, sementara ini kebijakan provinsi dan pusat. Kami hanya jadi penyambung lidah,” sambungnya.

Di akhir, Ratnawati Arif berjanji akan secepat mungkin menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Insyaallah dan ini akan segera saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen saya,” tutupnya. (ind)