Kisruh SNBP di Makassar, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Meminta Dinas Pendidikan Berupaya Membuka Kembali Pendaftaran

Makassar, tvOnenews.com – Kisruh terkait ratusan siswa di Makassar, Sulawesi Selatan yang terancam tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) terus berlanjut. 

Puluhan orang tua siswa dari berbagai SMA dan SMK di Makassar mendatangi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi E. 

Mereka menuntut agar pendaftaran SNBP kembali dibuka agar anak-anak mereka tidak kehilangan kesempatan masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi.  

Dalam RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Muhammad Azhar Ghazali, perwakilan orang tua siswa SMA Negeri 17 Makassar, menyampaikan apresiasi kepada Komisi E DPRD Sulawesi Selatan atas pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut.  

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wakil rakyat yang sudah menerima kami dalam RDP dengan Komisi E. Kami membawa enam aspirasi, salah satunya adalah perlunya investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kasus ini hingga menimbulkan kegaduhan," ujar Azhar, Senin (10/2/2025).  

Selain itu, Azhar juga menyoroti perlunya restrukturisasi dan reformasi total dalam kepemimpinan di SMA Negeri 17 Makassar.  

"Kami juga meminta dilakukan monitoring terhadap kondisi sekolah, karena ternyata ada inharmonisasi antara pengajar dan bahkan dengan siswa. Hal yang paling penting adalah memastikan tidak ada lagi kasus intimidasi terhadap siswa," tegasnya.  

Ia menambahkan bahwa para orang tua berharap proses belajar-mengajar di SMA Negeri 17 Makassar ke depan dapat berjalan lebih baik dan kondusif.  

"Ke depannya, kami ingin sekolah ini benar-benar bisa menjaga nama baiknya sebagai salah satu sekolah unggulan di Makassar," pungkasnya.

Kesimpulan yang di ambil dalam RDP dengan komisi E kata Azhar Ghazali adalah  mendesak dinas pendidikan untuk pembukaan kembali aplikasi pendaftaran SNBP. Selain itu, mereka meminta adanya investigasi terhadap sekolah yang diduga melakukan intimidasi terhadap siswa terkait masalah ini.  

Menurut para orang tua, kasus ini disebabkan oleh kelalaian pihak sekolah dalam penginputan data siswa yang berhak mengikuti SNBP.