Dianggap Ciptakan Kekacauan karena Program Budidaya Pisang, Ratusan Kades Desak Copot PJ Gubernur Sulsel

Makassar, tvOnenews.com - Ratusan Anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Sulawesi Selatan bersama dengan mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu berunjuk rasa protes Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan saat ini.

"Aksi ini dipicu oleh surat edaran Pj Gubernur Sulsel Bahtiar kepada seluruh kepala daerah mengenai pengalokasian 40 persen anggaran dana desa untuk program budidaya pisang dalam pemanfaatan lahan tidur seluas sekitar 2 juta hektar, dengan target 500 ribu hektar di seluruh desa di Sulsel," ujar Ketua Apdesi Sulsel, Sri Rahayu Usmi, Senin (16/10/2023).

Massa mendesak Presiden RI untuk mencopot Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin karena dianggap telah menciptakan kekacauan dengan memperkenalkan program tanpa didahului oleh kajian dan penelitian akademis.

Dalam orasinya, mereka menekankan perlunya Pj Gubernur Sulsel mencabut surat edaran dan surat imbauan mengenai alokasi dana 40 persen untuk program penanaman pisang.

"Pj Gubernur Sulsel kurang memperhatikan potensi desa-desa di Sulsel, dan kepala desa tidak membutuhkan pisang tetapi infrastruktur, pengembangan desa pariwisata, dan dukungan UMKM," ungkapnya

Massa aksi dari Apdesi membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan mereka saat melakukan demonstrasi, Senin (16/10/2023).

Beberapa Kepala Desa juga menekankan kepada anggota DPRD Sulsel untuk memperhatikan kewenangan desa sesuai aturan pemerintah pusat.

"Pisang ada di mana-mana, pohon pisang tumbuh di seluruh wilayah Sulsel, oleh karena itu, Apdesi menolak surat edaran Gubernur Sulsel," ucap Kepala Desa dari Kabupaten Maros

Aksi ini bertujuan untuk menuntut pencopotan Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan atas perkataan dan kebijakan kontroversialnya.

"Pj Gubernur mungkin tidak tahu bila letak geografis di sejumlah desa itu berbeda-beda. Tidak semua desa cocok dengan tanaman pisang dan itu hanya akan menjadikan kebijakan ini mangkrak dan membuang-buang dana desa yang selama ini kami sangat perlukan," jelasnya

Para pegunjuk rasa dari berbagai kabupaten di Sulsel ini, akan kembali melakukan aksi yang lebih besar dan massa yang lebih jika tuntutan mereka tidak di penuhi, dan PJ Gubernur tidak menarik surat edaran tersebut. (mnr/frd)