Terganjal Aturan Formal, Kasasi PTPP Ditolak PN Makassar

Makassar, tvOnenews.com - Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah menolak upaya kasasi PT Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk (PTPP) terhadap putusan perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Jumat (15/9/2023), dengan alasan tidak memenuhi syarat formal. 

Informasi ini disampaikan oleh Syamsuddin, Kuasa hukum CV Surya Mas selaku Pemohon PKPU terhadap PTPP.

"Surat pemberitahuannya sudah kami terima. Intinya kasasi PTPP tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal," ujar Kuasa hukum CV Surya Mas selaku Pemohon PKPU terhadap PTPP, Syamsuddin, Jumat (22/9/2023).

Adapun Isi Penetapan PN Makassar tersebut pada pokoknya yaitu permohonan kasasi PT Pembangunan Perumahan (PP) tidak dapat diterima karena tidak memenuhi Syarat Formal (TMS) dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk melaporkan penetapan ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Syamsuddin mengapresiasi sikap PN Makassar. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022, yang menyatakan bahwa putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Penetapan ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman teguh dalam menegakkan hukum serta tidak dapat diintervensi oleh pihak atau kekuasaan manapun.

"Dengan tidak diterimanya kasasi, maka harusnya putusan PKPU PTPP telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para kreditur PTPP untuk mengajukan tagihan dan ikut serta dalam proses PKPU agar dapat bersama-sama Debitur mencari jalan keluar atas persoalan utang PTPP," ujar Syamsuddin.

Baca Juga

WIKA Digugat PKPU oleh Vendor Proyek, Akui Belum Bayar Sisa Tagihan Rp794 Juta

Syamsuddin berharap agar PTPP menerima Putusan dan mengajukan Proposal Perdamaian dengan skema pembayaran yang baik dan dapat diterima oleh seluruh krediturnya. (ads/frd)