Pemerintah Provinsi Jakarta Gelar Rapat Khusus untuk Tangani Tawuran dan Macet, Kaji Pelibatan Kriminolog hingga Pembentukan Satgas Penertiban Tawuran

tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor guna membahas langkah efektif menangani persoalan tawuran hingga kemacetan yang imbas pelaksanaan proyek strategis. Berbagai langkah untuk atasi tawuran dikaji mulai dari pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye besar Jaga Jakarta, hingga Pembentukan Satgas Penertiban Tawuran.

Rapat koordinasi lintas sektor tersebut dilaksanakan di Balaikota, Jakarta, Kamis (26/6/2025) dihadiri oleh jajaran Staf Khusus Gubernur - Tenaga Ahli Gubernur, Sekretaris Daerah-Asisten Sekretaris Daerah, serta kepala dinas dan kepala BUMD terkait. 

"Tawuran di Jakarta seolah terjadi secara turun-temurun, dan penyebabnya bermacam-macam. Oleh karena itu, kehadiran Pemprov Jakarta untuk menangani persoalan ini benar-benar ditunggu oleh publik," ujar Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Firdaus Ali.

Pemprov Jakarta mengkaji upaya kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari universitas yang ada di sekitar Jakarta guna menemukan solusi efektif untuk menangani persoalan tawuran di Jakarta. "Juga perlu ada enforcement (langkah paksaan) yang kuat, broken windows theory di mana kaca pecah sedikit langsung dicari pelakunya pun perlu diterapkan," kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga akan mengkaji langkah penanganan tawuran melalui kampanye besar "#JagaJakarta". "Patroli rutin Forkopimda hingga memaksimalkan penggunaan CCTV berbasis Artificial Intellegence (AI) pun perlu dilakukan," tutur Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemuda dan Olahraga Dicky Soemarno.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali pun menyampaikan, pendekatan ekonomi atau sosial akan dikaji penerapannya untuk atasi persoalan tawuran. Bahkan, pemberian insentif dan disentif di setiap wilayah yang terdapat tawuran dan yang tidak terdapat tawuran akan diupayakan diterapkan. 

Baca Juga

Dorong Transformasi Digital, FPPJ Sebut Sosok Perempuan Paling Ideal Nahkodai Diskominfotik Jakarta

Sumber :

• Pemprov DKI Jakarta

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta pun mengkaji pembentukan Satgas Penertiban Tawuran. "Satgas penertiban harus dibentuk, operasi harus tetap dijalankan secara besar-besaran," ujar Wisnu Permadi, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Sanksi Tegas Kontraktor Nakal
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada para kontraktor nakal yang tidak memenuhi standard keselamatan dan pengelolaan lalu lintas yang selaras dengan dokumen perencanaan. 

Hal itu, karena Pemprov DKI Jakarta menerima banyaknya aduan kemacetan yang disebabkan banyaknya proyek pembangunan konstruksi strategis di ruas-ruas jalan di DKI Jakarta seperti proyek pembangunan MRT, LRT, JSDP, PAM Jaya, Harbour Road Toll, dan lain-lain. 

"Kita perlu sensitif dan responsif, perlu empati dengan masyarakat yang terkena macet harus ada petugas yang hadir (dishub) dilapangan untuk mengatur," tutur Prastowo.(chm)