Kerja Sama BI dan PBOC Dinilai Jadi Cara Prabowo Bangun Kedaulatan Keuangan Negara

tvOnenews.com - Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC) dinilai bukan hanya langkah teknokratis, tapi juga cara baru dalam memikirkan kedaulatan keuangan negara.

Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, penandatangan kerja sama itu merupakan hal penting dan strategis bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ini bukan hanya langkah teknokratis. Ini adalah cara baru memikirkan kedaulatan keuangan, kita membantu rebalancing ekonomi dua negara besar (Amerika Serikat dan China), yang mana kemudian memberi ruang lebih besar untuk kemaslahatan rakyat Indonesia," kata Fakhrul dalam tulisannya, dikutip Senin (26/5).

Fakhrul menjelaskan PBoC bukan bank sentral biasa. Mereka mengelola lebih dari USD 3 triliun cadangan devisa, mengarahkan jalur internasionalisasi Yuan (Renmnbi/RMB), menentukan arah pembiayaan global dalam konteks Belt and Road Initiative, dan mendorong sistem keuangan alternatif melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

Ia menuturkan MoU BI dan PBoC merupakan cara Prabowo yang ingin mengamankan pembiayaan jangka panjang, memperkuat ketahanan eksternal, serta mengurangi volalitas eksternal terhadap rupiah. Ini akan bermuara pada pembangunan ekonomi yang tidak rentan terhadap gejolak sentimen pasar global.

Ia berpendapat pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pun menyiratkan posisi baru Indonesia dalam lanskap keuangan global. Menurutnya, Indonesia telah menandai arah strategis baru, yaitu jadi jalur tengah dalam situasi keuangan dunia yang makin bipolar.

"Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB, bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar. Kita berdiri di antara Washington dan Beijing bukan untuk memilih sisi, tapi untuk menjadi poros," ujarnya.

Selain itu, lanjut Fakhrul, kerja sama BI dan Bank Sentral China itu jadi momen perubahan diplomasi Indonesia dan China, dari "diplomasi beton" ke "diplomasi modal". Sebab, selama ini kerja sama Indonesia dan China lebih cenderung pada pembangunan fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta cepat.