Prabowo akan Bentuk Koperasi Desa Merah Putih, Pakar: Solusi Atasi Pinjol dan Rentenir

tvOnenews.com - Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyoroti rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk membentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai akan menjadi solusi tepat bagi masyarakat desa yang kerap terjerat rentenir atau pinjol.

“Menurut saya, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih merupakan solusi tepat untuk mengatasi pinjol dan rentenir yang menggurita di pedesaan. Masyarakat desa harus diselamatkan dari jeratan pinjol dan rentenir ini,” kata Iwan, Jumat (7/3).

“Dan saya sepakat bahwa ini bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat desa,” lanjutnya.

Ia mengatakan salah satu permasalahan yang sulit diatasi selama ini di pedesaan adalah soal akses permodalan untuk pertanian, perkebunan dan lain-lain. Akhirnya, yang menggurita di pedesaan saat ini adalah persoalan pinjol dan rentenir.

“Masyarakat desa terpaksa mengakses modal ke pinjol dan para rentenir yang bunganya mencekik dan tidak masuk akal. Akhirnya mereka terjebak dalam lingkaran utang yang tidak ada ujung pangkalnya,” kata dia.

Menurut Iwan dengan rencana anggaran Rp 3-5 miliar rupiah per desa, koperasi ini akan menggerakkan ekonomi desa ke arah yang lebih baik. 

“Dengan demikian masyarakat desa tidak bergantung lagi pada rentenir dan pinjaman-pinjaman ilegal yang bunganya membunuh,” ucapnya.

Ia pun menyarankan pemerintah harus hadir untuk melakukan pendampingan. Adapun perlu instrumen pengawasan yang baik untuk menghindari dari korupsi dan penyelewengan. Bila perlu, menurut dia, polisi dan kejaksaan harus ikut serta melakukan pengawasan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga pada hari ini mengungkapkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan berfungsi sebagai solusi terpadu dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa.

“Dan nanti kita akan sampaikan kepada desa. Dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara. Kalau saya tidak salah sekitar Rp 5 miliaran dibutuhkan untuk kepentingan itu, seperti cold storage, gudang, dan lain-lain," ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3).(chm)