MoU Dengan Kemendes PDT, ISSF Dorong Perusahaan Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal

tvOnenews.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali melakukan kolaborasi dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia. Nota kesepakatan (MoU) ini ditujukan untuk akselerasi pembangunan desa dan daerah tertinggal termasuk program prioritas ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mewujudkan asta cita ke-6 yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Ketua umum ISSF Sudarmanto, MoU dengan Kemendes PDT sangat strategis mengingat kerja sama ini juga dilakukan bersama sejumlah stakeholder. "Adapun para pihak yang turut melakukan MoU meliputi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Gizi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif  (Kemenekraf/Barekraf), serta sejumlah pihak lainnya," ungkap Sudarmanto disela-sela penandatangan MoU yang dilaksanakan di Kantor Kemendes PDT Jakarta pada Senin (17/2).

Khusus untuk mendukung program MBG sendiri, ISSF lanjut Sudarmanto memiliki resources atau sumber daya untuk menggerakan berbagai perusahaan dibawah naungan ISSF agar mendukung sepenuhnya program MBG.

"Dengan memiliki 400 lebih anggota, dimana sebagian besar perusahaan terdapat diberbagai daerah, kami akan turut membantu mensosialisasikan dan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar CSR-nya digunakan untuk mendukung program MBG melalui program yang kreatif dan pemberdayaan. Adanya petani dan peternak yang telah dibina oleh perusahaan merupakan modal untuk mensukseskan program MBG," jelas Sudarmanto menambahkan.

Hal senada juga dikatakan Sekjen ISSF Nurul Iman yang menyatakan akan mendorong sejumlah korporasi anggota ISSF dari berbagai sektor disejumlah daerah untuk mendukung program MBG yang tengah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo/Gibran sebagai salah satu Program CSR sebagai upaya percepatan pembangunan di desa dan daerah tertinggal.

Saat disinggung mengenai bentuk konkrit bantuan yang akan diberikan oleh sejumlah korporasi, Nurul Iman menegaskan bahwa bentuk bantuan tersebut tidak harus selalu berupa paket MBG lengkap dengan nasi, lauk-pauk, buah dan susu tetapi bisa dalam bentuk lain. "Bentuk bantuan dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa dikemas dalam bentuk bantuan CSR seperti kantin sehat ataupun dapur sehat untuk mendukung program MBG," papar Nurul Iman.

Nurul juga menambahkan bahwa sesungguhnya program MBG telah dilakukan oleh sebagian perusahaan, namun dengan digelarnya MoU antara ISSF dengan Kemendes PDT, secara regulasi lebih kuat untuk mendorong berbagai perusahaan agar mensukseskan program MBG.

Sementara itu, untuk mensukseskan program MBG dan menjalankan asta cita ke-6 yang berisi point membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Kemendes PDT menurut Mendes PDT Yandri Susanto perlu bermitra dengan sejumlah stakeholder mengingat di Indonesia ada lebih dari 75.000 desa yang harus dimajukan.

"Dengan dana desa sebesar Rp 71 triliun, Kemendes PDT perlu berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan segenap stakeholder agar dana tersebut terserap tepat sasaran sesuai peruntukan. Untuk ketahanan pangan sendiri ada sekitar 20% atau sekitar 16 triliun lebih, kami juga akan menyiapkan bahan baku MBG yang semuanya ada di desa," tandas Yandri.

Kolaborasi Kemendes PDT dengan berbagai stakeholder tambah Yandri diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada di desa. "Dengan kolaborasi ini diharapkan akan muncul desa bebas sampah, desa wisata, desa padi, desa jagung, desa nila, desa ekspor, desa ayam petelur, desa ekonomi kreatif, desa ramah ibu dan anak dan desa-desa lainnya yang bercita positif," lanjut Yandri.

Dengan tagline "Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia", Yandri berharap tragedi penduduk meninggalkan pedesaan seperti yang terjadi di Jepang dan Korea tidak terjadi di Indonesia.(chm)