"Coba tanya ke pejabat yang berwewenang alasan apa menonjobkan kami. Nanti akan ketemu jawabannya. Tidak lari jauh dari sentimen pilkada 2020 dulu," ulas sumber itu.
Karena tak disertai perintah tugas untuk berkantor di OPD mana, membuat para pejabat yang dipecat belum bisa melaksanakan tugas alias nganggur.
“Kami dicopot begitu saja tanpa disertai dengan penjelasan lebih lanjut. Status kami menggantung makanya tidak masuk kantor," imbuhnya.
Pemerintah membantah
Di temui terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Manggarai, Maksi Tarsi membantah spekulasi yang menyebut pencopotan jabatan 25 orang pejabat administrator itu dendadilatarbelakangi dendam politik.
"Jangan dikaitkan dengan politik begitu ya. Tidak benar," ujar Maksi Tarsi, Kamis.
Sebaliknya kata dia, para aparatur yang dinonaktifkan dari jabatannya merupakan invidu-individu berprestasi dan berintegritas serta tidak sedang terkena hukuman apapun terkait bidang tugas masing-masing.
Load more