Puluhan Pejabat di Lingkungan Pemkab Manggarai Nusa Tenggara Timur Dinonjobkan, Dituding Dendam Pilkada

Manggarai, NTT - Sebanyak 139 orang pejabat administrator lingkup Pemkab Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) dilantik untuk mengisi berbagai posisi pada kelas  jabatan eselon  IIIA dan IIIB.

Namun karena terdapat 25 orang pejabat yang dicopot dari jabatannya membuat cerita pelantikan oleh Bupati Heribertus Geradus Laju Nabit pada Rabu, 2 Februari 2022 diplesetkan sebagai ajang balas dendam politik pilkada.

Di dalam Surat Keputusan (SK) yang dibacakan, Bupati Heribertus Nabit mencopot para stafnya dan sebanyak 25 pos jabatan eselon IIIA dan IIIB langsung  diisi orang lain yang juga diundang pada acara pelantikan tersebut.

Puluhan pejabat yang dinonjobkan itu terdiri dari 3 orang kabag, 4 camat dan 18 sisanya masing-masing sekretaris, KTU dan kepala bidang.

Salah seorang pejabat eselon IIIA yang dilengserkan bertanya-tanya alasan Bupati Nabit melakukan pencopotan dirinya sebab ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun terkait bidang tugasnya selama ia menjabat.

"Kita dicopot begitu saja tanpa ada masalah tanpa diutarakan alasannya. Mestinya pencopotan ini harus ada dasarnya apa masalah apa," keluh seorang sumber di Ruteng.

Saat diwawancarai tvonenews.com, Kamis 3 Februari 2022, pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menyebut Bupati Heribertus Nabit memiliki motif balas dendam politik kepada ASN yang tidak mendukungnya pada pilkada 2020 lalu.

"Coba tanya ke pejabat yang berwewenang alasan apa menonjobkan kami. Nanti akan ketemu jawabannya. Tidak lari jauh dari sentimen pilkada 2020 dulu," ulas sumber itu.

Karena tak disertai perintah tugas untuk berkantor di OPD mana, membuat para pejabat yang dipecat belum bisa melaksanakan tugas alias nganggur.

“Kami dicopot begitu saja tanpa disertai dengan penjelasan lebih lanjut. Status kami menggantung makanya tidak masuk kantor," imbuhnya.

Pemerintah membantah

Di temui terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Manggarai, Maksi Tarsi membantah spekulasi yang menyebut pencopotan jabatan 25 orang pejabat administrator itu dendadilatarbelakangi dendam politik.

"Jangan dikaitkan dengan politik begitu ya. Tidak benar," ujar Maksi Tarsi, Kamis.

Sebaliknya kata dia, para aparatur yang dinonaktifkan dari jabatannya merupakan invidu-individu berprestasi dan berintegritas serta tidak sedang terkena hukuman apapun terkait bidang tugas masing-masing.

"Yang jelas mereka orang-orang berkinerja baik. Mungkin Pak Bupati dan Wakil Bupati ada rencana lebih lanjut untuk mereka untuk melaksanakan penugasan khusus," timpal Maksi Tarsi.

Menurutnya, para pejabat yang dinonaktifkan itu diminta bersabar sambil menunggu proses lebih lanjut.

"Karena Pak Bupati sedang ke Jakarta dan sesuai arahan beliau maka kita segera melaksanakan rapat dengan Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda untuk segera diambil Langkah-langkah untuk mereka supaya bisa lanjut kerja," sebutnya.

Maksi Tarsi pun tidak bisa memastikan apakah para aparatur yang telah dibebastugaskan itu akan kembali menduduki jabatan sebab semua pos jabatan sudah terisi.

“Soal mereka ditempatkan di mana dan melaksanakan tugas apa ya kita tunggu saja proses lebih lanjutnya dari Bupati,” kata Tarsi.

Ketika ditanya alasan mendasar dibalik pencopotan tersebut, Maksi Tarsi pun tidak bisa menjelaskan selain menyebut itu kewenangan pimpinannya.

“Mungkin ada rencana lain dari Pak Bupati dan Wakil Bupati atau kepentingan khusus yang berkaitan dengan visi misi beliau. Intinya mereka ini jangan lama-lama tidak masuk kantor mengingat pekerjaan begitu banyak,” tutup dia. (jo kenaru/ade)