Puluhan Pejabat di Lingkungan Pemkab Manggarai Nusa Tenggara Timur Dinonjobkan, Dituding Dendam Pilkada

Manggarai, NTT - Sebanyak 139 orang pejabat administrator lingkup Pemkab Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) dilantik untuk mengisi berbagai posisi pada kelas  jabatan eselon  IIIA dan IIIB.

Namun karena terdapat 25 orang pejabat yang dicopot dari jabatannya membuat cerita pelantikan oleh Bupati Heribertus Geradus Laju Nabit pada Rabu, 2 Februari 2022 diplesetkan sebagai ajang balas dendam politik pilkada.

Di dalam Surat Keputusan (SK) yang dibacakan, Bupati Heribertus Nabit mencopot para stafnya dan sebanyak 25 pos jabatan eselon IIIA dan IIIB langsung  diisi orang lain yang juga diundang pada acara pelantikan tersebut.

Puluhan pejabat yang dinonjobkan itu terdiri dari 3 orang kabag, 4 camat dan 18 sisanya masing-masing sekretaris, KTU dan kepala bidang.

Salah seorang pejabat eselon IIIA yang dilengserkan bertanya-tanya alasan Bupati Nabit melakukan pencopotan dirinya sebab ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun terkait bidang tugasnya selama ia menjabat.

"Kita dicopot begitu saja tanpa ada masalah tanpa diutarakan alasannya. Mestinya pencopotan ini harus ada dasarnya apa masalah apa," keluh seorang sumber di Ruteng.

Saat diwawancarai tvonenews.com, Kamis 3 Februari 2022, pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menyebut Bupati Heribertus Nabit memiliki motif balas dendam politik kepada ASN yang tidak mendukungnya pada pilkada 2020 lalu.

"Coba tanya ke pejabat yang berwewenang alasan apa menonjobkan kami. Nanti akan ketemu jawabannya. Tidak lari jauh dari sentimen pilkada 2020 dulu," ulas sumber itu.

Karena tak disertai perintah tugas untuk berkantor di OPD mana, membuat para pejabat yang dipecat belum bisa melaksanakan tugas alias nganggur.

“Kami dicopot begitu saja tanpa disertai dengan penjelasan lebih lanjut. Status kami menggantung makanya tidak masuk kantor," imbuhnya.

Pemerintah membantah

Di temui terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Manggarai, Maksi Tarsi membantah spekulasi yang menyebut pencopotan jabatan 25 orang pejabat administrator itu dendadilatarbelakangi dendam politik.

"Jangan dikaitkan dengan politik begitu ya. Tidak benar," ujar Maksi Tarsi, Kamis.

Sebaliknya kata dia, para aparatur yang dinonaktifkan dari jabatannya merupakan invidu-individu berprestasi dan berintegritas serta tidak sedang terkena hukuman apapun terkait bidang tugas masing-masing.