Cegah Penularan Virus Rabies ke Hewan Ternak, Papua Barat Sebar 200 Dosis Vaksin Serentak untuk Tiga Kabupaten

Manokwari, tvOnenews.com - Sebanyak 200 dosis vaksin disiapkan Dinas Peternakan Hewan Provinsi Papua Barat untuk mencegah penularan virus rabies. Pemberian vaksin dilakukan secara serentak di tiga kabupaten berbeda yakni Manokwari, Fakfak dan Kaimana pada Kamis (10/10/2024).

Vaksinasi rabies dilakukan tidak hanya untuk melindungi hewan peliharaan. Lebih dari itu, pemberian vaksin juga diyakini bakal berdampak positif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh Hendrikus Fatem. Dia juga menjelaskan tiga kabupaten tersebut dipilih sebagai lokasi pelaksanaan vaksinasi rabies tahap pertama karena memiliki akses dengan daerah lain di luar Papua Barat melalui jalur transportasi laut.

"Vaksin kami sediakan 200 dosis. Untuk Manokwari 100 dosis, Kaimana 50 dosis, dan Fakfak 50 dosis," ujar Fatem dilansir dari laman ANTARA.

Fatem mengatakan pihaknya sudah menyiapkan rencana untuk kegiatan vaksinasi berikutnya. Empat kabupaten yang akan menjadi lokasi pemberian vaksin tahap kedua adalah Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.

"Secara historis belum ada laporan penyakit rabies di Papua Barat tetapi perlu diantisipasi. Kami awali tiga kabupaten yang jadi pintu masuk, setelah itu ke kabupaten lain," jelas Fatem.

Kerjasama Pemerintah dengan BKHIT Papua Barat

Lebih lanjut, Fatem juga menjelaskan pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Papua Barat. Salah satunya dalam meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan menggunakan jalur transportasi laut maupun udara.

Pengiriman hewan dan produknya wajib menyertakan dokumen sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Dokumen yang dimaksud seperti sertifikat kesehatan hewan dan sertifikat sanitasi kesehatan produk hewan yang dikeluarkan oleh Kantor Karantina daerah asal pengiriman.

Selain itu, pemilik produk juga wajib menyertakan surat kesehatan produk hewan dari Otoritas Veteriner atau dokter hewan berwenang dari daerah asal.