"Selain itu masyarakat dikagetkan dengan kejadian pasien diterlantarkan di depan kamar operasi yang diduga karena kamar operasi tidak berfungsi dan tak ada obat," tandasnya.
Disisi lain kata Alan, alasan Direktur mengenai masalah TPP karena RSUD CB alami kesulitan dana, sementara direktur dan wadir keuangan beserta tim melakukan studi banding.
"Padahal pada bulan September 2022 lalu mereka pergi studi banding menggunakan alokasi dana yang tidak sedikit, namun tidak berdampak positif terhadap RSUD CB," ujarnya.
Dari banyaknya permasalahan ini, massa pendemo yang berasal dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pemuda Marhaenis menuntut beberapa point:
1. Gubernur AGK segera mencopot Alwia Assagaf dari jabatan Direktur RSUD CB, dan Agung Sri Sadono selaku Wadir Keuangan RSUD CB.
2. Dalam rangka perbaikan manajemen dan pelayanan RSUD CB, maka kami meminta Gubernur AGK segera menunjuk Plt. Direktur RSUD CB dan Wadir Keuangan pada pekan depan sebelum akhir masa jabatan Gubernur AGK," ucapnya.
3. Mendesak Gubernur AGK, pihak manajemen RSUD CB segera tuntaskan dan membayar utang TPP pegawai RSUD CB sebanyak 13 bulan terhitung dari 9 bulan 2022 dan 4 bulan 2023 yang bel dibayarkan hingga kini sebagaimana janji Gubernur Malut pada 24 November 2022.
Load more