Cak Imin Ungkap Sudah Nikah Siri di Surabaya, Relawan AMIN Pesimis Harta Kekayaan Anies Baswedan Cukup

Balikpapan, tvOnenews - Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres pasangan AMIN yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKB, PKS dan Nasdem mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat orasi di Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur. Koalisinya akan mendaftarkan pasangan calon ini ke KPU RI pada Kamis 19 Oktober 2023 mendatang. Cak Imin juga mengungkap bahwa dirinya sudah melakukan nikah siri di Surabaya. Saat itu Cak Imin dikonfirmasi terkait kepastian pendaftaran pasangan AMIN ke KPU RI saat Cak Imin masih berada di Royal Suite Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (30/9/2023).

“Jadi pasangan Anies - Cak Imin (AMIN) ini sudah nikah sirri pada 2 September lalu di Surabaya, Insyaallah akan datang ke KPU RI, pada tanggal 19 Oktober 2023 jam 10.00 Wib,” ujarnya.

Cak Imin saat dikonfirmasi ulang terkait rencana pendaftaran pasangan AMIN ke KPU RI, pada tanggal 19 Oktober 2023 Mendatang ( dok. M. Idris)

Cak Imin juga menyatakan, akan memprioritaskan nasib rakyat Indonesia, apabila pasangan Anies-Muhaimin menang di Pilpres 2024. Ia memberikan contoh dimana harga beras yang tengah melambung tinggi.

“Hal itu disebabkan lantaran stok atau produk dalam negeri hampir tidak berdaya, sehingga bergantung impor dari luar negeri,” paparnya.

Dikatakannya, Indonesia harus segera hijrah dari ketidakberdayaan pangan, menjadi kemandirian dan kedaulatan pangan.

Untuk itu, cara kerja pembangunan pertanian di Indonesia harus diubah dengan mencari terobosan pembangunan pertanian yang efektif, kemudian Pemerintah turun tangan untuk mengambil prioritas pokok terkait hal ini.

“Kita bukan hanya mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi yang paling pokok adalah kita juga harus menopang pangan dunia. Inilah yang disebut berubah dan hijrah dari keterpurukan, ketergantungan menjadi kokoh dan mandiri,” tegasnya.

Relawan AMIN Ungkap Kekayaan Anies R. Baswedan

Sementara itu, dihari yang bersamaan relawan AMIN di Makassar pesimis dengan Jumlah kekayaan Anies Baswedan yang dinilai tidak mampu membayar saksi dan relawan AMIN di TPS - TPS saat pemilihan berlangsung. Tercatat kekayaan Anies sendiri hanya sebesar Rp11.187.431.089 berdasarkan LHKPN. Angka ini menurut Ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim sangat jauh dari anggaran yang dibutuhkan untuk membayar Saksi saksi di TPS.

"Jika mengacu ke pemilu 2019, honor saksi bervariasi antara Rp100.000 sampai Rp250.000 per orang lalu konsumsi Rp 50.000 dan atribut Rp25.000- Rp200.000, maka untuk setiap TPS dibutuhkan Rp175.000- Rp500.000. Jumlah 820.161 TPS, maka dibutuhkan Rp143.528.175.000 - Rp410.080.500.000, jika di setiap TPS digunakan dua saksi, maka dibutuhkan Rp287.056.350.000 - Rp820.161.000.000. Sementara total harta kekayaan Anies hanya sebesar Rp11.187.431089 berdasarkan catatan LHKPN," beber Ramli Rahim, Ketua KoReAn, saat ditemui tvOnenews.com di Makassar.

Relawan AMIN bersiap menjadi Saksi AMIN Tak Mau Dibayar (SATAMAR) saat deklarasi GERNAS SATAMAR, Sabtu (30/9/2023).

Alasan diatas menjadi pegangan Ramli sebagai ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) guna menggelar deklarasi Gerakan Nasional Saksi AMIN Tak Mau Dibayar (GERNAS SATAMAR) di Posko Pemenangan KoReAn, Jalan Meranti, Makassar, Sabtu (30/09/2023).

"Hari ini kita mulai dari Makassar, kita ajak relawan mau menjadi saksi di TPS tanpa harus dibayar. Gerakan ini kemudian akan berjalan dengan sendirinya di kabupaten/kota lain oleh seluruh relawan di Indonesia," ujar Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) Muhammad Ramli Rahim.

Ratusan relawan dari berbagai simpul relawan turut hadir dan mengikuti deklarasi tersebut. Para relawan berkomitmen untuk terus bergerak mengajak sebanyak mungkin orang bergabung dalam gerakan ini.

Dalam deklarasi Gerakan Nasional Saksi AMIN Tak Mau Dibayar atau (GERNAS SATAMAR) pertama kali digelar di Makassar, Selanjutnya akan diikuti oleh relawan lainnya di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Ramli, salah satu permasalahan politik di Indonesia adalah pembiayaan yang besar. Termasuk diantaranya adalah kebutuhan dana saksi.

Ia membeberkan, dana saksi ini setidaknya terdiri atas biaya konsumsi, biaya atribut dan honor saksi. Jika mengacu ke pemilu 2019, honor saksi bervariasi antara Rp100.000 sampai Rp250.000 per orang lalu konsumsi Rp50.000 dan atribut Rp25.000- Rp200.000, maka untuk setiap TPS dibutuhkan Rp175.000- Rp500.000.

Artinya, kata Ramli, dengan jumlah 820.161 TPS, maka dibutuhkan Rp143.528.175.000 - Rp410.080.500.000, jika di setiap TPS digunakan dua saksi, maka dibutuhkan Rp287.056.350.000-Rp820.161.000.000.

Jumlah itu jika dibandingkan dengan total harta kekayaan Anies Baswedan yang hanya Rp11.187.431.089 berdasarkan LHKPN, maka rakyat Indonesia terutama relawan tak bisa berharap banyak kepada calon presidennya.

"Jika ini terjadi, jangan sampai yang terjadi adalah kekosongan saksi atau Anies menerima bantuan dari pemodal atau kita kenal dengan istilah oligarki. Atas dasar itulah KoReAn mendeklarasikan gerakan nasional saksi AMIN tak mau dibayar atau disingkat GERNAS SATAMAR," ungkap Ramli.

Selanjutnya Ramli menyampaikan, setelah deklarasi langkah selanjutnya yang dilakukan para relawan adalah pengukuhan dan bimtek Tim 101 Mawar Sakti. Tim ini adalah 101 orang yang bertugas sebagai mata warga dan saksi Tangguh Anies (Mawar Sakti).

"Tim 101 Mawar Sakti inilah yang nantinya bertugas memastikan seluruh TPS di kecamatannya terisi oleh saksi dalam dan saksi luar GERNAS SATAMAR," jelasnya.

Hingga saat ini sudah 2.457 kecamatan yang siap melaksanakan Pengukuhan dan Bimtek Tim 101 Mawar Sakti. Angka 2.457 kecamatan ini sama dengan 1/3 dari total jumlah kecamatan di seluruh Indonesia.

Ramli mengimbau, jika ada orang atau kelompok masyarakat yang ingin bergabung dalam gerakan ini, cukup dengan mendaftarkan diri sebagai relawan Anies.

http://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/156404-ungkap-rp-11-miliar-kekayaan-anies-relawan-dan-saksi-amin-nyatakan-tak-mau-dibayar?page=all

Hadir dalam deklarasi gerakan nasional saksi AMIN tak mau dibayar atau disingkat GERNAS SATAMAR diantaranya yaitu Sekjen Jarnas Mileanies Asri Tadda, Ketum ReSoPA Syarif Borahima, Korwil Tim 101 Mawar Sakti Muh Anwar Taba, Ketum FRA Syamsul Alimuddin, dan Bendum ReSoPA, Supriadi Paris. Dalam deklarasi itu, tampak mereka secara bergantian menyampaikan dukungannya untuk GERNAS SATAMAR. (Tim tvOne)