TERUNGKAP! Penyebab BTS Kominfo Kehilangan Koneksi di Manggarai NTT, BAKTI Diduga Berutang ke Penyedia

Demikian hal itu dibeberkan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai, Hery Jelamu. Dia mengatakan, internet milik BAKTI mengalami penurunan koneksi terkait kerja sama BAKTI dan para mitra terganggu imbas dugaan korupsi proyek BTS BAKTI. 

 

Adapun informasi itu, sebut Hery Jelamu, didapatkan dari pihak penyedia BTS namun dia tidak menjelaskan secara detail.

 

"Itu keluhannya tidak bisa mengakses intenet. Sekolah-sekolah, puskesmas, kantor desa yang terpasang internet BAKTI mengeluhkan internetnya susah konek," kata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai, Hery Jelamu, Kamis (27/7/2023).

 

                                          Kepala Dinas Kominfo Manggarai Hery Jelamu

 

"Jadi informasi yang saya sampaikan soal signal kurang dan ada cut off pada sejumlah tower BAKTI di Manggarai kami dapat dari penanggung jawab BTS Pak Robert. Kalau dari BAKTI sendiri tidak ada," terang Jelamu.

 

Jelamu prihatin karena masyarakat di wilayah blank spot yang tadinya sempat menggunakan jaringan internet BAKTI Kominfo kini tak bisa lagi mengakses internet sama sekali. 

 

"Sekolah-sekolah, puskesmas dan kantor desa yang sebelumnya mengandalkan internet BAKTI kini kesulitan. Berharap pada provider swasta. Tapi kalau tidak ada signal di situ maka kebutuhan akan akses internet di sekolah-sekolah, puskesmas yang membutuhlan akses internet jelas lumpuh," imbuhnya.

 

"Dari penanggung jawab BTS BAKTI Kominfo nama Pak Robert itu kami mendapat penjelasan bahwa buruknya signal internet pada BTS BAKTI Kominfo oleh karena hal-hal teknis yang menyebabkan adanya penguncian perangkat dari pihak penyedia BTS. Masalah ini katanya bisa normal kembali sampai BAKTI Kominfo memenuhi kewajibannya. Mungkin ada kesepakatan yang belum dipenuhi BAKTI ya. Begitu kurang lebih yang saya tangkap dari penjelasan pihak penanggung jawab BTS," tutur Kadis Hery Jelamu.

 

Menurut Hery, dari 34 tower Kominfo yang dibangun di Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2018-2021, terdapat 31 BTS yang mengalam penurunan fungsi akibat ada pencopotan perangkat sedangkan 3 BTS memang terjadi pemutusan jaringan oleh mitra BAKTI.

 

"Untuk Manggarai BTS yang di-lock yaitu Desa Riung, Watu Baur dan Ladur. Yang lain itu masalah bandwidth rendah sekali dan tidak bisa jalan internetnya," ungkap Jelamu.

 

 

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat, Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai segera menyurati pihak BAKTI Kominfo supaya masalah koneksi internet pada tower-tower BAKTI segera diperbaiki.

 

"Kami di Dinas Kominfo jujur saja tidak tahu-menahu tentang a sampai z nya BAKTI ini. Kami betul-betul sebatas koordinasi untuk mengarahkan teman-teman dari Kementerian Kominfo untuk melihat lokasi. Itu saja. Untuk masalah teknisnya kami tidak tahu untung masih mendapat informasi dari penyedia BTS. Tapi kami akan menyurati BAKTI untuk menyelesaikan masalah ini," tutupnya.

 

                      Server internet BAKTI yang tak berfungsi di SMPN 5 Langke Rembong 

 

 

Salah satu lokasi penempatan perangkat BTS maupun server internet di pinggiran kota Ruteng yakni SMPN 5 Langke Rembong.

 

Sebagaimana dilihat tvOnenews, di sana terdapat perangkat yang diletakkan di atas meja di dalam ruang kepala sekolah tampak seperti barang rongsokan akibat lama tak terpakai.

 

Jarak dari BTS ke SMPN 5 tak lebih dari 20 meter. Lokasi tower dibangun sangat dekat dengan rumah-rumah warga.

 

"Internet BAKTI ini sudah hampir setahun tidak dipergunakan. Tahun lalu ada tim asesmen dari BAKTI datang cek peralatan tapi tetap saja internetnya tidak berfungsi. Karena sangat lemot (lambat) kami pakai internet mandiri indihome," kata Kepala Sekolah SMPN 5 Langke Rembong, Erni Dirce.

 

"Ke tim asesment itu kami usulkan agar dibuatkan password baru khusus untuk sekolah saja pun tidak dilayani. Tapi kami lebih aman sekarang pakai indihome," katanya.

 

Sidang kasus korupsi pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022 sebesar Rp10 triliun masih terus bergulir.

Kasus ini menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp8 triliun berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).