"Ini butuh waktu. Yang penting menteri sudah tahu persoalannya disini. Sehingga, kalau pak Presiden tanya saya bisa sampaikan kondisi di lapangan. Kita akan lihat semuanya. Berdoa terus agar ada solusi dan petunjuk yang maha kuasa," imbuhnya.
Secara spesifik, Hadi menyebut ada tiga opsi yang ditawarkan kementrian kepada warga.
Saat di Teluk Weda, Perak Surabaya, Hadi menyebut akan ada upaya memungkinkan memberikan sertifikat hak milik, hak guna bangunan diatas HPL atau relokasi, jika area yang ditempati masuk dalam daftar pembangunan PT Pelindo IIII
"Nanti akan kami diskusikan ke para pihak. Pertama apakah mungkin diterbitkan sertifikat hak milik. Kedua memberikan HGB diatas HPL jika merupakan aset negara yang tidak bisa diberikan ke masyarakat," terangnya.
Solusi yang terakhir menurut Hadi adalah solusi yang paling akhir didiambi
"Kalau area ini (Perak) masuk dalam kawasan pengembangan, maka opsinya relokasi. tapi ini yang paling akhir diusahakan. Kalau tidak ya tidak perlu. Menghindari resistensi (negara dengan rakyat)," tandasnya.
Selain mengunjungi warga Perak, mantan Panglima TNI tersebut juga mengunjungi dua wilayah konflik lainya di Surabaya diantaranya, di jalan Sawunggaling antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia, kemudian berlanjut di jalan Jagir, konflik lahan antara warga dengan Pemkot Surabaya. (zaz/gol)
Load more