Gubernur Jatim, Mendes dan Bakamla Launching LMD Bumdes di Atas Kapal Perang KRI Makasar

Surabaya, Jawa Timur – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) makin eksis di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong terwujudnya pengelolaan dana dari APBN yang legal, maju dan transparan. Salah satunya dengan merancang PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BUMDesMa.

Jatim menjadi pilot project lahirnya PT LKM. Tercatat ada 15 lembaga keuangan yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kabupaten Gresik memiliki lembaga keuangan paling banyak dengan tujuh unit. Keberadaan PT LKM BUMDesMa dilaunching kemarin (27/10).

Prosesi pemberian izin dari OJK dilakukan di KRI-Makassar. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, termasuk Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan Pangkoarmada II, Laksda TNI T.S.N.B Hutabarat.

Abdul Halim menjelaskan bahwa keberadaan PT LKM amat penting untuk pengelolaan badan usaha desa. Bukan hanya sekadar inovasi, namun juga menunjukkan legalitas dalam pengelolaan keuangan.

“PT LKM ini akan terus didampingi OJK. Tentunya, kami berharap ke depannya ada supporting permodalan untuk lembaga tersebut,” kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim.

Menurut dia, keberadaan PT LKM akan mendorong pengembangan BUMDesMa. “Lembaga itu (BUMDesMa, Red) tak boleh mengurus uang. Maka perlu unit sendiri,” tambah Gus Halim.

Dia optimis keberadaan PT LKM BUMDesMa akan terus berkembang. Nasabah atau pasarnya jelas. Bahkan, lanjut Gus Halim, nantinya lembaga itu bisa saja menjelma menjadi bank desa yang menguasai kawasan pedesaan.