Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin Hadiri Napak Tilas, Peringatan Harlah Ke-67 Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia

Sidoarjo, Jawa Timur – Wakil Presiden beserta rombongan tiba di Graha Mahar Agung di Kecamatan Tulangan Sidoarjo, Jumat (30/9). Turut hadir dalam rombongan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, beserta jajaran Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur, dan Forkopimda Sidoarjo. 

Sarbumusi didirikan oleh ulama Nahdhatul Ulama (NU) pada 27 September 1955 di Pabrik Gula, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Organisasi ini merupakan badan otonom NU yang beranggotakan buruh, karyawan, dan tenaga kerja. 

Dalam sambutannya Wapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pihak hari ini menghadiri napak tilas dan Harlah K-Sarbumusi yang ke-67 di Sidoarjo. Dengan Napak Tilas ini Wapres merasa bangga, teringat ketika saat masih menjadi anggota ranting Ansor. Dirinya pernah menjadi pengurus ranting Ansor hingga menjadi Rois Am PBNU. 

"Saat kami menjadi ketua ranting Ansor, K-Sarbumusi sudah sangat luar biasa. Satu-satunya organisasi yang bisa menandingi Sopsi. Serikat buruhnya TKI, karena itu dengan napak tilas ini kita mulai membangun kembali kejayaan Sarbumusi dimasa yang akan datang dan dengan pola yang berbeda, serta orentasi harus berbeda sesuai dengan tantangan yang dihadapi sekarang," kata Ma'ruf dalam sambutannya di Tulangan Sidoarjo.

Ma'ruf menjelaskan, saat dirinya mewakili Bapak Presiden menyampaikan pidato kunci pembukaan pertemuan Menteri Tenaga Kerja G-20 di Bali. Wapres menyampaikan bahwa krisis akibat bermacam-macam, sebab telah berdampak luas dalam berbagai bidang, seperti bidang ketenagaan kerjaan. Dan krisis semakin mentranformasi dunia kerja yang memang telah banyak berubah akibat digitalisasi dan otomasi. 

“Tantangan tersebut menuntut kita untuk memperkuat kolaborasi baik diantara pemangku kepentingan didalam negeri maupun dengan negara-negara lain untuk menciptakan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan dan memiliki ketangguan,” ujar Wapres.

Institusi ketenagaan kerja meski menjadi pekerja sebagai fokus dari dunia kerja baru, dengan memastikan pemenuan hak dan perlindungannya yang memadahi bagi semua pekerja. Lingkungan kerja harus aman, bagi pekerja secara inklusif dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang distabilitas serta menyediakan akses pendidikan dan infrastruktur yang inklusif pula. 

"Selama pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas. Dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan yang juga berpusat pada pekerja, yaitu dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat deklarasi 100 tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO," ujar Ma'ruf. 

Lanjut Wapres, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan. Apalagi saat ini memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut.

Sebagaimana rekomendasi ILO pula, dialog sosial menjadi mekanisme yang paling efektif dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan. Studi yang dilakukan ILO pada tahun 2021 di 133 negara menunjukkan bahwa serikat buruh berkolaborasi dengan pemerintah dan pengusaha melalui dialog sosial untuk merumuskan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam memperkuat kapasitas pekerja saat krisis menerpa, maupun dalam menyusun strategi jangka panjang untuk mengatasi dampak krisis.

Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19. Selain memperhatikan visi, agenda dan tren global di bidang ketenagakerjaan tersebut.

“Saya harap seluruh anggota K-Sarbumusi juga terus memegang teguh nilai-nilai dan paham Nahdliyin dalam merespons berbagai persoalan,” tambah Wapres.

Nahdlatul Ulama menganut paham ahlussunah wal jama’ah yang memiliki pola pikir mengambil jalan tengah antara aqli dan naqli, inilah identitas Nahdliyin. Kerangka berpikir nahdliyin disebut fikrah nahdliyah yang dilandaskan pada khittah nahdliyah dalam menentukan arah perjuangan untuk mewujudkan ishlah-al-ummah atau perbaikan umat.

Dialog sosial yang dimandatkan ILO sesungguhnya selaras dengan cara berpikir NU tersebut. Dialog sosial akan menunjang kohesi sosial yang akan berkontribusi pada berfungsinya perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja. Ini juga yang diinginkan NU, kebaikan dan perbaikan bagi umat, bangsa dan negara.

"Oleh karena itu, di peringatan hari lahir ke-67 K-Sarbumusi ini, saya ingin menyampaikan apresiasi atas kiprah K-Sarbumusi sebagai badan otonom NU sejak tahun 1955, sehingga K-Sarbumusi menjadi salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang. Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama," tandas Ma'ruf. (khu/hen)