Jawaban Sekda Lumajang Soal SPK Perbaikan Jalan Tambang Berujung Penetapan Tersangka

Lumajang, Jawa Timur - Penetapan tersangka kepada salah satu pengusaha tambang pasir di Lumajang berinisial R, yang melakukan perbaikan jalan tambang menuai penolakan dari kelompok sopir truk, hingga berujung aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Lumajang.
 
Pasalnya, aktivitas R memperbaiki jalan tambang telah mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata polisi menemukan fakta lain, bahwa saat memperbaiki jalan tambang, R juga melakukan aktivitas pertambangan hingga menjual pasirnya.

Hal itu dianggap sebagai pelanggaran dengan melakukan pertambangan ilegal. Sebab, R tidak memiliki izin usaha pertambangan di lokasi tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono mengatakan, SPK yang diberikan Pemkab kepada pengusaha tambang untuk memperbaiki jalan tambang sudah sesuai prosedur.

Menurutnya, jalan tambang itu memang dikelola langsung oleh masyarakat. Masyarakat yang dimaksud ialah para pengusaha tambang dan sopir angkutan material tambang.

"Sudah sesuai prosedur, kan memang itu diswakelola oleh masyarakat dan itu sudah sesuai kesepakatan," kata Agus di Kantor Pemkab Lumajang, Rabu (28/9). 

Perihal adanya penyalahgunaan SPK dengan melakukan aktivitas pertambangan hingga melakukan penjualan hasil tambang, Agus mengaku terkejut dan menyayangkan hal itu.

Sebab, menurut Agus, meski telah memberikan SPK, pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap proses perbaikan jalan tambang. Namun, terbatasnya jumlah personil, menyebabkan pemerintah tidak bisa mengawasi penuh perbaikan jalan tambang selama sehari penuh.
"Kalau pengawasan tetap kita awasi, ya tapi kan tidak mungkin petugas kita 24 jam disana," terangnya.

Terpisah, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, pihak Pemkab Lumajang telah bersepakat bahwa pembiayaan jalan tambang dilakukan oleh internal penambang pasir dan iuran sopir truk.

Thoriq menjelaskan, adanya jalan tambang ini untuk mencegah truk pasir bermuatan berat untuk melewati jalan kabupaten. Sebab, beberapa ruas yang baru saja diperbaiki sudah rusak akibat dilewati truk pasir.

"Terkait jalan tambang, telah bersepakat bahwa jalan tambang terus dilanjutkan dan dikerjakan dengan swakelola dan pembiayaan internal antara penambang pasir dan iuran sopir truk pasir, kita juga bersepakat, truk pasir tidak lewat jalan kabupaten, ada beberapa jalan yang baru selesai dibangun, sudah mulai terlihat rusak retak dan bergelombang akibat dilewati truk pasir, bahkan sudah ada yang lubang," jelas Thoriq. (wso/hen)