Aksi Unjuk Rasa Ratusan Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM di Kota Mojokerto, Ricuh

Mojokerto, Jawa Timur - Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (7/9). Mahasiswa yang turun ke jalan dari Barisan Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya, memulai aksi dengan long march dari Terminal Kerta Jaya menuju gedung DPRD Kota Mojokerto. 

Di sepanjang jalan, mahasiswa yang berasal dari sejumlah organisasi, yaitu HMI, GMNI, IMM, PMII dan Bem tersebut, membentangkan poster dan spanduk bertuliskan penolakan kenaikan BBM. Massa juga sempat memblokade jalan nasional, Simpang Empat Kenanten, by pass Mojokerto.

Sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa melakukan aksi di depan gerbang gedung DPRD Kota Mojokerto. Para mahasiswa yang mencoba masuk untuk menemui ketua DPRD dihadang petugas dari kepolisian Polres Mojokerto Kota yang sedang melakukan pengamanan, sehingga terjadi aksi saling dorong. Bahkan, salah satu mahasiswa sempat terkena pukulan petugas di pelipisnya.

Para mahasiswa ini akhirnya ditemui Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto, setelah membakar ban di depan gerbang hingga menimbulkan asap tebal.

Meski ditemui Ketua DPRD, para mahasiswa ini terus berorasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut mereka kenaikan harga BBM bersubsidi ini menyengsarakan rakyat kecil. Sebab dengan naiknya harga BBM bersubsidi juga akan diikuti dengan kenaikan bahan-bahan pokok.

Mereka meminta pimpinan DPRD dan pemerintah Kota Mojokerto atau Walikota ikut menandatangani surat kesepakatan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Setelah didesak, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto dan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto (Sekdakot) Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo akhirnya menandatangani nota kesepakatan dan turut menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kepada para mahasiswa, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto mengaku sudah melakukan pembahasan rapat paripurna untuk mengantisispasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pihaknya sudah mendesak pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

"Kita sudah mengantisipasi dampak kenaikan BBM dan sudah dalam pembahasan paripurna" terang Sunarto. (hfh/hen)