Soroti Pudak Galeri Rp8 Miliar jadi Bangunan Mubazir, Masyarakat Minta DPRD Gresik Jangan 'Cuci Tangan'

Gresik, Jawa Timur - Gedung pusat produk unggulan dan aneka kuliner (Pudak Galeri) yang mulai dibangun di era pemerintahan dua periode (2010- 2020) silam oleh Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Mohammad Qosim, kini hanya menjadi peninggalan bangunan yang dianggap mubazir.

Bangunan megah dengan anggaran fantastis dari APBD senilai Rp8 miliar itu, dulunya diresmikan tepat di Hari Ulang Tahun (HUT) Pemkab Gresik ke- 46 dan Hari Jadi Kota Gresik ke-533, Kamis (27/2/2020) silam, ternyata jauh panggang dari api alias tidak sesuai rencana.

Pembangunan gedung Pudak Galeri di jalan Pahlawan yang dimulai tahun 2017 dengan sistem multiyears itu, dulunya menurut pemerintahan era Bupati Sambari akan jadi tempat produk unggulan dan aneka kuliner warga Gresik. Tetapi gedung ini hanya ramai saat peresmian dan sekarang sepi tanpa pedagang apalagi pengunjung.

"DPRD Gresik jangan bisanya cuma 'Cuci Tangan'. Kan ini yang ngawasi mereka sendiri. Jangan hanya menyetujui tapi tidak ada fisibility studi-nya. Tidak terukur dan cenderung ngawur. Yang dirugikan siapa? Kan lagi lagi rakyat juga yang jadi korban, "ujar Choirul Anam, elemen masyarakat IDR Gresik. kepada tvonenews.com

Dikatakan Choirul, seharusnya pemerintah introspeksi diri. Jangan selalu beralasan untuk ekonomi masyarakat.

"Alasan demi rakyat kecil lah, tapi ketika kami mempersoalkan, malah kerap dikatai mewakili masyarakat yang mana? Padahal bangunan ini ada dan tidak bermanfaat karena mereka (DPR yang menyetujui), "tegas Choirul, Kamis (7/7).

Baca Juga

DPR Warning Perjanjian Dagang RI–AS: Jangan Sampai UMKM Tersingkir dan APBN Tertekan

Choirul juga sangat menyayangkan adanya anggaran hingga miliaran, namun faktanya gedung Pudak Galeri sekarang mangkrak. Dirinya meminta DPRD Gresik sebagai representatif rakyat harus mampu menyingkronkan sesuai kajian feasibility study sebelum pembangunan dilaksanakan. Jangan justru hanya mengkritik saja tetapi tidak menjadi problem solving masyarakat dan pemerintah. 

"Feasibility Study dikaji dari aspek umum, aspek tapak, aspek ekonomi, aspek pasar dan aspek keuangan. Kita lihat saja. Nanti akan kita tanyakan ada fisibility studinya nggak. Tolok ukur pembangunan sarana untuk pengembangan pembangunan ada di FS nggak. Kalau tidak ada, DPRD sangat andil dan ikut mensukseskan bangunan mubazir itu," urainya.