Bupati Ipuk bersama Tiga Menteri Paparkan Digitalisasi Bansos ke Seluruh Daerah di Indonesia

"Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone)," kata Ipuk. 

Ada ribuan agen parlinsos digital yang dikerahkan di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, serta unsur pemerintah daerah seperti camat dan lurah.

“Pelibatan agen ini untuk mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima bansos, terutama lanjut usia yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Kami pun aktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Ipuk.

Pelaksanan digitalisasi bansos, imbuh Ipuk, bukan semata mengejar jumlah pendaftar, namun tujuan utamanya adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan bansos bisa mendaftarkan diri.

“Tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri," jelas Ipuk.

Kecekatan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Parlinsos Digital itu, menurut Sekjen Kemensos Robben Rico, terbukti dari optimalnya proses input. Pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober mencapai 359 ribu orang. “Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” pungkas Robben. (hen)