Vonis Pidana Mantan Bupati Probolinggo Semakin Ringan, Pengadilan Tinggi Surabaya Dipenuhi Papan Bunga Kekecewaan

Surabaya, tvOnenews.com – Lagi, Pengadilan Tinggi Surabaya dipenuhi papan bunga perwujudan kekecewaan masyarakat dan sejumlah kelompok atas pengurangan vonis hukuman pidana mantan Bupati Probolinggo yang rugikan negara hingga Rp147 miliar.

Belasan karangan bunga yang berjejeran di depan Pengadilan Tinggi Surabaya ini bertuliskan duka cita atas wafatnya keadilan dan semangat pemberantasan korupsi di negeri ini.

Karangan bunga ini dikirim oleh sejumlah masyarakat dan tokoh antikorupsi dari berbagai daerah, seperti LIRA Jatim yang kecewa dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya atas pengurangan vonis Mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, dari enam tahun menjadi empat tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp147,6 miliar.

Selain itu, uang pengganti yang sebelumnya dituntut JPU sebesar Rp57,3 miliar juga berkurang menjadi sekitar Rp52 miliar.

Menurut para pengirim papan bunga, alasan pengurangan vonis karena masih memiliki anak kecil, dirasa kurang tepat. Dengan jumlah kerugian yang besar, seharusnya mantan bupati yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI itu, bisa dituntut pidana lebih lama.

Jentar Sitenjak, Ketua Tim Investigasi LIRA Jatim membandingkan tuntutan kasus sebelumnya yang juga dituntut empat tahun dengan kerugian negara sebesar Rp320 juta. Menurutnya dengan kerugian yang lebih besar, tuntutan juga mestinya lebih berat.

“Ini kan pengembangan dari kasus OTT. Kasus OTT (sebelumnya) yang hanya Rp320 juta divonis empat tahun, walaupun tuntutan JPU saat itu delapan tahun. Ini kan sudah dua kali (kasus). Dimana kasus kedua Rp147 miliar, dituntut sama dengan Rp320 juta yang pertama,” ujar Jentar Sitenjak.

Sementara, Humas Pengadilan Tinggi Surabaya, Bambang Kustopo menyebut, tuntutan hakim yang diberikan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bambang mengungkapkan, pengurangan vonis atas tuntutan yang sebelumnya ditetapkan JPU disebabkan karena berbagai pertimbangan. Yaitu pasangan Tantri-Hasan masih memiliki anak-anak yang membutuhkan sosok orang tua, mengingat baik Tantri maupun Hasan sama-sama harus mendekam di penjara.

Selain itu, sebagian uang hasil TPPU dan gratifikasi dijadikan sebagai bangunan yang dinilai bermanfaat.