Regrouping Sekolah Dasar di Pacitan, Siswa Ancam Mogok Belajar

Pacitan, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Pacitan akan melakukan regrouping sejumlah sekolah. Salah satunya adalah SDN 1 Baleharjo Kecamatan/Kabupaten Pacitan. Sekolah tersebut direncanakan akan diregrouping dengan SDN Baleharjo 2 tanpa alasan yang jelas.

Rencana itu mendapat penolakan dari wali murid. Seluruh murid bahkan sepakat melakukan mogok belajar jika sekolah mereka diregrouping dengan sekolah lain.

Orang tua murid memiliki alasan kuat dari berbagai faktor agar regrouping tidak terlaksana. Sejumlah faktor yang memberatkan akan adanya regrouping  yakni Sekolah Dasar Negeri 1 Baleharjo tersebut merupakan lembaga sekolah yang memiliki sejarah, prestasi, serta menjadi favorit warga di Kota Pacitan.  

Presiden RI ke enam Susilo Bambang Yudhoyono menimba ilmu di sekolah ini. Alumni SDN 1 Baleharjo banyak yang menjadi tokoh penting di negeri ini. Sederet prestasi yang tidak diperoleh sekolah lain. Baru-baru ini murid sekolah ini mewakili OSN tingkat propinsi Jawa Timur, bahkan setiap tahun ajaran baru penerimaan murid masih memenuhi kuota.

“Ini sekolahnya Bapak SBY, belum lagi prestasi sekolah. Dari situ saja Pemkab seharusnya sudah paham. Ini kok mau diregrouping. Ini sekolah memiliki nilai sejarah. Maka kami tidak bisa melepaskan anak-anak begitu saja dan akan berusaha bertahan untuk tidak dilakukan regrouping,” terang Ketua Komite SDN 1 Baleharjo, Mohtarom.

“Alasan wali murid melakukan penolakan cukup logis. Beberapa, faktor lain juga menjadi pertimbangan para wali murid menolak rencana regrouping. Baginya, regrouping akan berdampak secara ekonomi bagi para wali murid yang sebagian besar bekerja sebagai petani,” lanjut Mohtarom.

Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan Pacitan menyebutkan bahwa di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan ada sekitar 14 Sekolah Dasar yang akan di regrouping. Dari 14 itu akan menjadi 7 Sekolah, termasuk SDN 1 Baleharjo. Dinas Pendidikan menyampaikan telah dilakukan musyawarah dengan berbagai pihak, tinggal menunggu keputusan Bupati Pacitan.