Organda Tanjung Perak: Pemerintah Harus Tegas Menyikapi Aksi Demo Sopir Truk Menolak ODOL

Surabaya, Jawa Timur - Aksi unjuk rasa Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) direspon Ketua Organda Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang dianggap sudah menentang kebijakan pemerintah.

“Karena mereka ini menahan truk-truk yang sudah dijalan, menghentikan yang memuat barang, diberhentikan disuruh parkir dijalan. Akibatnya menghambat arus barang yang keluar masuk pelabuhan,” tegas Khodi Lamahayu, Ketua Organda Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Menurut Khodi, seharusnya petugas jika melihat aksi penghentian kendaraan-kendaran tersebut, sudah seharusnya bertindak tegas, tidak membiarkan mereka menghentikan kendaraan-kendaraan di jalan.

“Negara tidak boleh kalah dengan sopir. Itu persoalannya, mereka menamakan asosiasi sopir. Saya yakin mereka bukan pemilik barang,” katanya kesal.

Khodi juga menyayangkan tindakan unjuk rasa dan mogok para sopir ini, karena dirinya tidak pernah tahu tujuan aksi para sopir ini.

“Saya tidak pernah diberi tahu kapan mogoknya, apa tuntutannya, siapa mereka. Kalau mogok tidak menjadi masalah, tapi mogok di tempat masing-masing. Dan tidak akan terganggu barang keluar-masuk pelabuhan. Tapi ini mogok di jalanan, ini yang menghambat. Apalagi tuntutan mereka ini yang saya tahu tidak logis. Karena, tarif angkutan barang di Peraturan Menteri nomor 60 pasal 61 yaitu kesepakatan penyedia jasa dan pengguna jasa. Jadi kalau ada muatan, mereka harus bersepakat dulu, tarifnya berapa? Baru diangkut,” urainya.

Khodi menjelaskan,saat ini mengapa tarif rendah, karena unit terlalu banyak. Sedangkan untuk saat ini, satu unit muat untuk tiga truk.

“Artinya, jika zero ODOL, yang satu unit ini dimuat sekarang ini bisa dimuat yang akan datang kalau mau zero ODOL. Sehingga peraturan menteri itu akan berjalan baik, yakni kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa,” pungkasnya. (Zainal Azhari/rey)