DPRD Jember Temukan Kecurangan pada Minyakita, Volume dan Harga Tidak Sesuai

Jember, tvOnenews.com - Minyak goreng Minyakita viral terkait kecurangan dalam pengurangan takaran. Isi minyakkita menyusut menjadi 750 ml, sedianya 1 liter. 

Komisi B DPRD Jember mendapati adanya dugaan praktik curang, yang ada di minyak goreng kemasan merek Minyak kita di pasaran. Pasalnya, beberapa hari terakhir persoalan minyakita ini kian mencuat karena volume kemasannya tidak sesuai dengan isi aslinya.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto mengatakan, persoalan minyakita ini memang menjadi isu nasional dan di Jember sudah mendapatkan informasi terkait polemik tersebut.

"Kami mendapatkan informasi bahwa volume minyakita ini diduga dicurangi, maka kami langsung mengecek dengan membeli minyak goreng dengan merek tersebut dan memang ada selisih," ujarnya pada Rabu (12/3). 

Dari hasil pengecekan langsung yang dilakukan Komisi B DPRD Jember, Candra menyampaikan selisih dari volume dengan tulisan yang tertera dalam kemasan ini sekitar 100 mili liter.

"Sengaja kami beli 2 buah minyak dengan merek minyakita yakni, dengan kemasan botol 1 liter dan kemasan pouch 1 liter. Kemudian kami mengecek langsung dengan takaran 1 liter, ternyata keduanya ada selisih sekitar 50 sampai 100 mili liter," tegasnya.

Selain terkait perbedaan volume, politisi PDI Perjuangan ini juga mengecek harga beli kedua minyak goreng merek minyakita tersebut dan memang ada perbedaan.

Pasalnya, menurutnya minyakita ini merupakan produk subsidi dari pemerintah pusat untuk masyarakat.

"Ini produk subsidi dan sudah jelas ada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan, tapi dari kami membeli tadi ada selisih harga dengan HET," ungkapnya.

Candra mengungkapkan, jika seharusnya harga jual di konsumen minyak goreng merek minyakita ini seharusnya Rp15.700.

"Tadi untuk harga minyakita dalam botol harganya di pasaran kami beli sekitar Rp16.000, kemudian untuk kemasan pouch ini harganya Rp17.000," katanya. 

Terkait adanya temuan ini, Komisi B DPRD Jember akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember, agar ada langkah yang jelas.

"Kami segera tindaklanjuti, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami tidak ingin masyarakat rugi atau dicurangi persoalan volume, ataupun HET nya," lanjutnya.