Tingginya Angka PHK di Jatim, Pakar Sebut Pentingnya Dukungan Investasi untuk Serap Tenaga Kerja

Surabaya, tvOnenews.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur mengumumkan sepanjang 2024 ada 8.394 pekerja di 21 Kabupaten/Kota terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bahkan, menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jawa Timur menjadi provinsi ke-5 dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terbesar pada 2024. 

Kemnaker juga memperingatkan adanya potensi berlanjutnya gelombang PHK yang mengancam dunia usaha, di mana akan ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat, sehingga harus ada langkah kongkret untuk mengantisipasinya. 

Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Gigih Prihantono menilai, Jawa Timur membutuhkan arus investasi yang lebih besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Pemerintah daerah juga harus berupaya meningkatkan iklim investasi di Jawa Timur agar investor merasa aman dalam menanamkan modalnya. 

“Arus investasi yang meningkat membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur. Peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih pesat.  Yakni akan ada peningkatan produksi, nilai tambah, dan tentu saja, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur," ujar Gigih.

Dengan adanya arus investasi, maka serapan terhadap tenaga kerja akan lebih tinggi, dan terbukanya sektor-sektor usaha lain, yang juga bisa menyerap tenaga kerja. 

Gigih melanjutkan, di sisi lain angka PHK di Jawa Timur melonjak dalam beberapa bulan belakangan. Beberapa perusahaan diantaranya terpaksa melakukan PHK sebagai upaya mengurangi beban operasional.

Kondisi itu patut disayangkan. Pasalnya, menurut Gigih, dengan angkatan kerja yang relatif besar, Jawa Timur jadi sasaran ideal investor yang ingin mendapatkan tenaga kerja kompeten dengan biaya yang lebih efisien. Selain itu Jawa Timur memiliki berbagai keunggulan yang menarik bagi investor seperti sumber daya alam, pasar yang besar dan lokasi strategis.

“Harapannya pemerintah segera turun tangan dalam persoalan dampak dari pemboikotan suatu produk atau perusahan di Indonesia. Perlu segera dilakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam boikot dan memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor yang terdampak,” harap Gigih.

Sebelumnya, Forum Bahtsul Masa'il se-Jawa Madura memutuskan sikap terkait aktivitas boikot produk yang dinilai tidak tepat dan berdampak buruk bagi pekerja Indonesia.