2 Tahun Cari Keadilan, Ibu Mertua Mantan Wabup Blitar Digigit Anjing Buas Tetangga, Laporan Ditolak Polisi

"Penyelidikannya tidak benar. Kami telah menyertakan bukti visum dan rekaman kamera CCTV. Selain itu, aturannya SP2HP diterbitkan setiap dua bulan sekali," ucap Kuasa Hukum Abdul Malik, yang memastikan telah bersurat ke berbagai pihak, termasuk Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia (Propam Polri), demi meminta perlindungan hukum dan keadilan bagi kliennya. (zaz/hen)