Jember, tvOnenews.com - Kebijakan pemerintah merumahkan guru honorer berdampak besar terhadap sistem pembelajaran di sekolah dasar. Banyak sekolah kini kekurangan tenaga pengajar, menyebabkan proses belajar-mengajar terganggu.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember, Achmad Rusdan, mengungkapkan di beberapa sekolah dasar negeri juga terkena dampak dari guru non ASN yang di rumahkan.
"Dengan minimnya jumlah guru PNS, jika guru honorer tidak lagi bekerja karena tidak ada gaji, maka sekolah-sekolah ini akan kesulitan dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar," jelasnya.
Beberapa sekolah yang memiliki banyak rombongan belajar (rombel) kini mengalami krisis tenaga pengajar. Guru PNS harus mengajar di beberapa kelas sekaligus untuk menutupi kekurangan tersebut.
Kondisi ini tentu memberatkan guru PNS yang harus menangani banyak kelas, dan tupoksi pekerjaan yang seharus di handle oleh guru honorer di rangkap oleh guru PNS Akibatnya, kualitas pembelajaran bagi siswa pun terancam menurun secara signifikan.
Rusdan menambahkan, jika situasi ini terus dibiarkan, bukan hanya guru yang kewalahan, tetapi juga siswa yang tidak bisa mendapatkan pembelajaran secara optimal sesuai kurikulum yang berlaku.
Menurutnya, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar. "Apakah ini bentuk efisiensi anggaran yang mengorbankan tenaga pendidik? Jika iya, maka dampaknya akan sangat luas bagi dunia pendidikan," ujarnya.
Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi alternatif dalam penganggaran tenaga guru honorer agar sekolah tetap bisa berfungsi dengan baik.
Rusdan juga mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan skema khusus guna mempertahankan guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak sekolah dasar.
Beberapa pihak menilai, tanpa guru honorer, sekolah akan kesulitan menjalankan sistem pendidikan yang berkualitas. Bahkan, beberapa sekolah berpotensi tidak bisa beroperasi dengan normal.
Para orang tua murid juga mulai mengkhawatirkan nasib pendidikan anak-anak mereka jika kondisi ini terus berlanjut. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga pendidik.
Dengan kondisi ini, masyarakat mendesak pemerintah untuk segera turun tangan sebelum dunia pendidikan di Jember mengalami dampak yang lebih parah akibat kekurangan tenaga pengajar. (sss/gol)
Load more