Selain itu, pihak DPRD Kabupaten Probolinggo, juga turut angkat bicara. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma.
Oka, mengakui bahwa pada 18-19 Januari, memang ada kegiatan evaluasi yang melibatkan komisioner KPU Badan Ad Hoc dan BPK. Namun, ia mengaku tak tahu menahu soal pesta yang terekam dalam video.
"Yang saya tahu, ada rapat evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada, baik bupati, wakil bupati, maupun gubernur. Itu kegiatan resminya. Kalau setelahnya ada kegiatan lain, seperti hiburan dengan DJ atau yang lain, saya belum bisa memastikan," kata Oka.
Menurutnya, klarifikasi dari KPU sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
"Kalau memang benar ada (hiburan DJ), kami akan tanyakan lebih lanjut. Apakah itu bagian dari acara resmi, atau hanya kegiatan tambahan di luar agenda utama," jelasnya.
Sementara itu, Aliwafa Ketua KPU Kabupaten Probolinggo membantah, bahwa acara musik DJ di luar agenda rapat koordinasi (rakor) selama tiga hari di Banyuwangi.
"Agenda saat itu adalah evaluasi dan pelaporan akhir masing-masing Divisi Keuangan, Umum dan Logistik (KUL), Teknis, Rendatin, Parmas serda SDM dan Hukum Pengawasan. Bahkan juga ada penyampaian materi dari Pihak Polres, Kodim maupun Pemda. Terkait video yang viral beredar itu, di luar rundown atau tidak include," bantahan Ketua KPU Kab Probolinggo melalui WhatsApp. (msn/far)
Load more