Pemkab Mojokerto Lakukan Assessment Rumah Warga Rusak Terdampak Ledakan

Mojokerto, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, turun tangan melakukan assessment dampak kerusakan rumah warga pasca insiden ledakan rumah polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

Petugas BPBD dan DPRKP2 tampak mengecek kondisi rumah warga yang berada persis di pusat ledakan.

Dua rumah kondisinya rusak parah yaitu, rumah Aipda Maryudi anggota Bhabinkamtibmas Polsek Dlanggu dan rumah Kodi suami dari Luluk Sudarwati (40) dan anaknya M Kaffa (3), yang menjadi korban ledakan tersebut.

"Kedatangan di sini untuk menghitung luasan, ukuran rumah yang nantinya mau dibangunkan. Nanti kita rapatkan dulu dengan pimpinan," ucap Kabid Perumahan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Inayah S.A, Selasa (14/1).

Menurut Inayah, pihaknya juga melibatkan pemilik rumah dan sekdes Sumolawang saat melakukan assessment rumah warga yang rusak terdampak ledakan.

"Ini sudah rata dengan tanah, kita ajak pemilik rumah dan sekdes setempat untuk mengukur luasannya karena nanti itu menyangkut perhitungannya," jelasnya.

Kondisi rumah terdampak ledakan rata dengan tanah yang merupakan kediaman Aipda Maryudi, termasuk rumah Kodi berada persis di sisi timur.

"Ada dua rusak parah yaitu rumah korban, dan dua rumah di sampingnya rusak pada bagian atap," ujar Inayah.

Dirinya menyebut perbaikan rumah rusak terdampak ledakan belum pasti apakah nantinya menggunakan bantuan anggaran dari Pemda atau tidak.

"Itu nanti masih dirapatkan lagi, karena mengingat ini awal tahun ini perlu kebijakan-kebijakan pimpinan dan kita tidak bisa menentukan. Harus ada rapat nanti titik temunya di mana, pada hasil rapat," kata Inayah.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Yoi Afrida mengatakan, jika nanti tidak termasuk dalam katogori bencana alam kejadian ini, akan diusahakan Intervensi Pemda untuk membantu warga terdampak ledakan dapat dilakukan, yang nantinya akan diputuskan dalam rapat di Pemkab Mojokerto besok Rabu pagi.

"Jika tidak masuk dalam katogori bencana, intervensi bantuan kan banyak, bisa melalui CSR (Corporate Social Responsibility) atau lainnya. Itu nanti dibahas dalam rapat tersebut," pungkas Kepala BPBD Mojokerto. (ikn/gol)