Gubernur LIRA Desak DPRD Kabupaten Probolinggo Bentuk Pansus, Tangani Kisruh Pupuk Subsidi

Probolinggo, tvOnenews.com - Polemik kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sampai saat ini masih mengalami kelangkaan. Banyak ditemukan para petani yang masih mengeluhkan sulitnya mencari pupuk bersubsidi. 

Padahal data dari Dispertan, sejauh ini penyaluran pupuk sudah sesuai dengan data petani yang tercantum. Termasuk cara pembeliannya yang mengharuskan petani membawa syarat berupa NIK dalam KTP untuk membeli pupuk.

Dari pengajuan Dispertan tersebut ternyata yang disetujui oleh Kementerian Pertanian, pupuk urea itu hanya 30.000 ton atau sekitar 85% dari pengajuan.

Kemudian pupuk NPK sekitar 28.000 ton atau 56% dari pengajuan dan pupuk organik hanya sekitar 4.000 ton atau sekitar 32% dari pengajuan. Dengan serapan pupuk mencapai 80 persen.

Namun fakta di lapangan, tidak demikian. Sebab yang mengeluh sulit pupuk subsidi, jumlahnya mencapai 80 persen lebih. Sedangkan 20 persennya tidak terdengar.

“Bahkan kami temui, kios dan distributor itu menjual pupuk subsidi dengan paketan. Artinya juga membeli pupuk subsidi, petani diwajibkan untuk beli pupuk merk lain,” kata Bupati LIRA Probolinggo, Salamul Huda, Rabu (8/1).

Baca Juga

Jakarta Hadapi Masalah Sampah, Anggota DPRD Minta Pemprov Libatkan Masyarakat

Hal itu sangat membebani petani. Terutama untuk mencapai swasembada pangan seperti yang menjadi atensi Presiden Prabowo soal swasembada pangan.

Atas polemik pupuk subsidi ini, Samsudin, Gubernur LIRA Jawa Timur mendesak, agar DPRD Kabupaten Probolinggo, membuat pansus untuk mengurai benang kusut distribusi pupuk subsidi tersebut.

“DPRD harus hadir di bawah, di masyarakat. Bentuk pansus, dibagian mana yang bermasalah. Karena kalau melihat paparan dari Pupuk Indonesia atau Dispertan semuanya bagus, sesuai SoP,” katanya.

Dari hasil investigasi LIRA, ditemukan ada dugaan permainan yang dilakukan oleh pengawas distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo. Berupa intervensi penyaluran pupuk subsidi itu.

“Harga pupuk selalu melampaui HET, dari 24 kecamatan kasusnya sama semua, kami ada datanya. Ada oknum yang bermain itu, ada oknum pengawas yang menitipkan itu ke kios. Ini yang harus diusut,” jelasnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra, juga menyampaikan jika sampai saat ini pupuk masih menjadi masalah di Kabupaten Probolinggo.

“Belum pernah saya temui petani di bawah itu bilang, Alhamdulillah pak, sekarang pupuk terjamin. Kebanyakan mereka malah mengeluhkan jika susah mencari pupuk,” ucapnya.