Tolak UMK 2025 Apindo Gresik akan Kirim Surat ke Pj Gubernur Jawa Timur

Sementara itu Ketua Klinik Hukum Apindo Gresik, Ichwansjah menambahkan pihaknya ingin semua persoalan ini (dalam hal penetapan pengupahan) harus sesuai ketentuan yang  berlaku).

"Kami tidak alergi terhadap  upah, tapi mekanisme penetapan haruslah diperhatikan. Pengajuan tidak ada, kesepakatan para pihak tidak ada, tiba-tiba putusan nya ada, ini produk cacat hukum,  dan hal seperti ini jangan sampai menjadi kebiasaan. UMK kita bisa terima sebagai sebuah kenyataan dunia usaha, tetapi penetapan yang 51 sektor (dalam UMSK) khususnya di Gresik tanpa melalui kesepakatan, ini sangat mencederai nurani dunia usaha," tuturnya

Ichwansjah menegaskan Apindo berusaha agar investasi bisa masuk di Gresik dengan sebanyak-banyaknya sehingga efeknya mengurangi jumlah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja.(mhb)