Tak hanya krisis guru di sekolah swasta, PGRI juga mempertanyakan tidak semua guru yang mendaftar bisa lolos PPPK. Padahal, kuota yang disediakan di Banyuwangi sebanyak 3.624 orang. Dari jumlah ini, yang mendaftar hanya 2.743 orang.
“Logikanya, bisa lolos semua karena jauh dari kuota. Nyatanya, banyak yang tidak lolos,” jelas Sudarman.
Pihaknya berharap, sisa guru yang belum lolos bisa diperjuangkan seluruhnya masuk dalam PPPK tahap ketiga.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi Nafiul Huda menjelaskan, rekrutmen PPPK pendidikan ditangani Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pihaknya hanya melakukan rekrutmen dan mengusulkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang lolos PPPK. “ Data rekrutmen dan posisi yang kami ajukan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2019,” jelasnya.
Terkait krisis guru di sekolah swasta, pihaknya memastikan akan melakukan pemetaan bersama Dinas Pendidikan Banyuwangi. Hingga kini, penempatan tenaga guru PPPK masih menunggu aturan dari Kementerian Pendidikan,” pungkasnya. Sebanyak 1.110 tenaga guru PPPK sedang dalam proses pengajuan NIP dari Banyuwangi. (Happy Oktavia/mii)
Load more